Headline

Nadiem Dipanggil DPR Soal Transparansi POP

Nadiem Makarim

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nadiem Makarim untuk menjelaskan soal tranparansi Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Huda mengatakan Komisi X sebelumnya juga mempertanyakan teknis pelaksanaan Program Organisasi Penggerak. Komisi yang menangani di antaranya bidang pendidikan dan kebudayaan ini mewanti-wanti agar tak ada gap antara gagasan dan operasional.

Beberapa aspek yang dipertanyakan Komisi X di antaranya kriteria, mekanisme, hingga bagaimana Kemendikbud memperlakukan organisasi yang secara kelembagaan memiliki banyak satuan pendidikan. Menurut Huda, Kemendikbud belum memberikan jawaban atas dua pertanyaan tersebut.

Terkait anggaran, Huda mengatakan Kemendikbud mulanya mendesain pembiayaan Program Organisasi Penggerak sepenuhnya bersumber dari APBN. Ia menduga skema pembiayaan mandiri dan pembiayaan pendampingan yang dirilis Kemendikbud belakangan muncul lantaran polemik lolosnya Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. “Di mata saya ini mungkin bagian dari way out Kemendikbud,” ujar Huda.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda meminta Kemendikbud transparan kepada publik soal evaluasi dan penundaan sementara POP. Untuk itu, Komisi X juga bakal mengundang Nadiem untuk menjelaskan hal tersebut.

“Nanti akan diagendakan untuk meminta penjelasan Mendikbud soal POP ini,” kata Huda dalam diskusi pada Kamis (30/7/2020).

Huda meminta apa pun keputusan berikutnya menyangkut POP lebih dulu dibicarakan dengan Komisi X DPR.

Huda menjelaskan, Kemendikbud sebelumnya mengusulkan Rp 595 miliar untuk POP itu. Namun, kata Huda, sebaiknya Rp 495 miliar dipakai untuk mensubsidi kuota dan pembelian ponsel pintar untuk peserta didik di daerah-daerah yang kesulitan menjalankan program belajar secara daring. Apalagi jika ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia urung bergabung dalam program tersebut.

Karena itu, Huda mengsulkan cukup Rp 100 miliar saja yang dialokasikan untuk program tersebut.

Menurutnya, Kemendikbud awalnya mendesain POP untuk kondisi normal. Saat itu, Komisi X menyetujui usulan program termasuk anggaran Rp 595 miliar lantaran program itu digadang-gadang untuk meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan.

“Tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19, mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal,” kata politikus PKB ini. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top