Ekonomi

Didik J. Rachbini Nilai Indonesia Masuk Perangkap Utang Akibat ‘Ugal-Ugalan’

NasionalPos.com, Jakarta – Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai kebijakan utang pemerintah untuk membiayai APBN ‘ugal-ugalan’, termasuk untuk penanganan Covid-19. Saat ini, Indonesia sudah masuk perangkap utang.

Hal itu diutarkan Didik dalam acara diskusi “Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi” yang digelar Indef, Rabu (2/9/2020). Dalam paparannya, Didi mengungkapkan pada 2019, Pemerintah menerbitkan utang sebesar Rp 921,5 triliun. Kemudian pada RAPBN 2020, penerbitan utang disebutkan akan turun menjadi Rp 651 triliun.

Nyatanya, Pemerintah pada tahun ini akan utang hingga Rp 1.439 triliun menyusul adanya pelebaran defisit APBN hingga 6,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu menunjukkan, selama pemerintahan Jokowi utang meningkat tiga kali lipat. Jumlah itu sama dengan tiga kali lipat APBN dimasa pemerntahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Jumlah penerbitan utang meningkat hampir tiga kali lipat selama pemerintahan Jokowi. Utang tersebut sama dengan tiga kali APBN Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu pertama kali menjabat,” ujarnya.

Bertolak dari fakta itu, Didik menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk pada perangkap utang. Kondisi itulah yang mematikan presiden yang akan datang. Utang itu belum termasuk utang BUMN dan utang publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN).

“Selain utang di APBN, ada juga utang di luar APBN yaitu utang BUMN. Untuk utang publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN) semakin berat mencapai Rp 7.248 triliun,” jelasnya.

Beban itu bertambah berat, karena utang Bank BUMN ikut menjadi beban pemerintah. Sehingga bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, yang akan membayar adalah negara. “Dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, itu menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun,” paparnya.

Di sisi lain, lanjt Didik, saat jumlah utang yang makin besar, pada 2019 lalu, beban bunga utang juga semakin tinggi  mencapai Rp 275,54 triliun.

“Dalam beberapa tahun ke depan, kita harus membayar utang setiap tahun lebih dari Rp 1.000 triliun. APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang. Indikasinya, keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang dilakukan dengan melakukan utang baru,” jelas Didik.

Sementara, Theo Sambuaga menambahkan setiap pemerintahan yang baru sudah pasti akan mewariskan masalah di pemerintahan sebelumnya, termasuk soal utang. Yang terpenting utang pemerintah tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat serta pemberdayaan ekonomi, sehingga manusianya bisa sehat dan tetap produktif.

“Yang lebih penting lagi, ke depan kita ini harus shift dari orientasi ekspor komoditas tradisional ke ekspor yang lebih mempunyai nilai tambah tinggi dengan teknologi tinggi. Sehingga di samping dapat meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada saat ini, juga dapat menghasilkan barang-barang yang bisa merebut pasar di luar. Semuanya itu untuk menambah kemampuan kita membayar utang yang akan datang yang pasti akan tersisa sampai ke belakang,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam RAPBN 2021, anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan mencapai Rp84,3 triliun.

Sri menjelaskan, alokasi mencapai 6,2 persen dari APBN sehingga melebihi dari yang diamanatkan undang-undang mencapai lima persen dari APBN.

Dalam RAPBN 2021, alokasi sebesar Rp84,3 triliun itu di luar biaya untuk penanganan COVID-19 dalam PEN mencapai Rp25 triliun untuk kesehatan. *)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top