Ekonomi

Janji Pemerintah Menaikkan Gaji ASN Ditunda Akibat Kondisi Keuangan Negara

NasionalPos.com, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) sebesar Rp10 juta pada tahun 2021 akhirnya ditunda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo mengaku penundaan itu akibat kondisi keuangan negara yang masih dilanda pandemi COVID-19.

“Karena pandemi COVID-19, maka prioritas keuangan negara beralih untuk kebutuhan terkait subsidi infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial. Maka peningkatan bertahap atas kesejahteraan ASN tertunda, dan kami mohon maaf apabila ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Politikus PDIP ini mengatakan Kementerian PANRB selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan untuk terus berupaya melakukan perbaikan tingkat penghasilan ASN. Salah satunya dengan pemberian tunjangan kinerja dengan peningkatan bertahap di kementerian/lembaga.

“Peningkatan bertahap atas tunjangan kinerja bagi ASN di kementerian dan lembaga dilakukan berdasarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing yang dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi,” katanya.

Sedangkan untuk pegawai ASN yang bekerja di instansi pemerintah daerah diberikan tambahan penghasilan yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah. Tentunya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD setempat.

Kemudian, penerimaan pendapatan Pegawai ASN secara bulanan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan juga memperhatikan jabatan dan kepangkatan dari ASN yang bersangkutan serta daerah penugasan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang mengatur pemberian gaji pokok PNS dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional diatur melalui Perpres terkait masing-masing jabatan fungsional.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah kesejahteraan, yakni penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.

ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya serta berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, peningkatan kesejahteraan ASN secara keseluruhan sudah diproses dan sejak awal sudah dibahas dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan. Dia lantas menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan berbagai tunjangan lainnya, seperti gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Untuk itu, Tjahjo meminta seluruh ASN agar dapat memahami penundaan penyesuaian yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan manfaat pensiun akibat pandemi COVID-19 dan berharap agar peningkatan kesejahteraan ASN dapat dilakukan setelah masa pandemi usai.

“Yang penting saat ini ASN harus selalu sehat dan terus produktif dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena tugas utama ASN adalah untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengumumkan tunjangan untuk ASN akan naik drastis minimal Rp9 juta.

“Insyaallah tahun ini (naik gaji), tapi karena ada pandemi COVID-19 tunjangan ASN juga kita ingin tingkatkan maksimal. Jadi, pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp9-10 juta,” ujar Tjahjo dalam acara peluncuran Wakaf ASN. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top