Headline

Kader PDIP Ihsan Yunus Batal Diperiksa KPK Soal Kasus Bansos

Ihsan Yunus

NasionalPos.com, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus urung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang tengah diusut KPK. Pasalnya, Ihsan mengaku belum meneria surat panggilan KPK.

Untuk itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyidik akan menjadwal ulang  pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut.

“Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi,” kata Ali kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021).

Ihsan sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial. Namun, Ali menyatakan belum bisa menyampaikan materi apa yang hendak digali dari Ihsan.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa seorang pengusaha Muhammad Rakyan Ikram sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat Juliari Batubara dan sejumlah pihak lainnya.

Berdasarkan informasi, Rakyan merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Rakyan diperiksa penyidik KPK pada Kamis (14/1/2021) lantaran perusahaannya diduga turut menjadi vendor atau rekanan Kemsos dalam pengadaan paket sembako COVID-19. “Muhammad Rakyan Ikram, wiraswasta didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Jumat (15/1/2021).

Bahkan tim penyidik telah menggeledah rumah orangtua Ihsan pada Selasa, 12 Januari 2021. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan alat komunikasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara; PPK Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Juliari diduga menerima fee Rp10 ribu dari setiap bansos berupa sembako. Total uang yang diterima mencapai Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bantuan.

Untuk itu, Juliari dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top