Headline

ICW : Anjloknya IPK Indonesia Karena Ketidakjelasan Orientasi Pemerintah

NasionalPos.com, Jakarta –  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 di 2020. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai anjloknya IPK Indonesia lantaran ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.

“Secara garis besar, menurunnya skor IPK Indonesia dapat dimaknai pada tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi,” kata Kurnia kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

ICW mencatat sejumlah hal yang menyebabkan IPK Inddonesia anjlok, diantaranya perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan, pemerintah dan DPR sepanjang tahun 2020 telah merumuskan undang-undang yang mementingkan kelompok oligarki serta mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

Kurnia mencontohkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang membuktikan pemerintah maupun DPR hanya mengakomodir kepentingan elite dalam kerangka investasi ekonomi dan mengesampingkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Semestinya, lanjut Kurnia,  pemerintah dan DPR bisa memprioritaskan pembahasan sejumlah produk legislasi sebagai penguat upaya pemberantasan korupsi, seperti revisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Namun, itu semua urung dilakukan.

ICW juga memandang anjloknya poin IPK Indonesia tahun ini sebagai akibat dari kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi.

Hal itu merujuk pada data KPK bahwa jumlah penindakan mengalami penurunan drastis sepanjang 2020.

“Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena adanya perubahan hukum acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul,” terangnya.

Penurunan IPK juga dapat dikatakan akibat dari melempemnya performa KPK selaku ujung tombak lembaga dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs, KPK lebih banyak menciptakan kontroversi daripada menonjolkan prestasi. Padahal, KPK adalah salah satu pilar penting yang turut mendongkrak skor IPK Indonesia selama beberapa tahun terakhir. (*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top