Headline

Ada Ihsan Yunus Kader PDIP Dalam Rekonstruksi KPK Kasus Bansos

Nama anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus muncul dalam rekonstruksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan Rasuda Said, Jakarta Selatan pada Senin (1/2/2021). (foto : Istimewa)

NasionalPos.com, Jakarta – Nama anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus muncul dalam rekonstruksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang digelar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).

Rekonstruksi digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan Rasuda Said, Jakarta Selatan pada Senin (1/2/2021). para tersangka yang terlihat hadir antara lain Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos), serta pihak swasta Harry Sidabuke.

Sementara dua tersangka lain yakni mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan pihak swasta Ardian I M belum terlihat di lokasi.

Dalam rekonstruksi itu, Ihsan Yunus yang diperagakan pemeran pengganti ada di adegan pertama. Dalam adegan, terlihat Ihsan Yunus menggelar pertemuan dengan tersangka Matheus Joko Santoso selaku pejabat PPK Kemensos), dan seseorang bernama M Safii Nasution.

Ketiganya berbincang di Ruang Syafii Nasution pada Februari 2020. Namun, tidak ada pembicaraan ketiga orang itu dalam rekonstruksi.

Pada adegan 1A, tersangka Matheus Joko Santoso juga melakukan pertemuan dengan Deny Sutarman dan Agustri Yogasmara alias Yogas (operator Ihsan Yunus). Pertemuan digelar di Ruang Subdiy Logistik Kemensos RI. Deny Suratman dan Yogas diperankan oleh pemeran pengganti.

Pada adegan 02, tampak ada 3 pemeran atas nama Juliari Peter Batubara sebagai Mensos, Adi Wahyono  sebagai PPK Kemensos, dan Kukuh Ary Wibowo sebagai Staf Ahli Kemensos.

Ketiganya duduk bersama di sofa yang di ruangan Mensos. Namun, penyidik tidak menjelaskan apa isi pembahasan dalam pertemuan mereka. Namun disebutkan pertemuan itu terjadi pada April 2020.

Diketahui, pengadaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 senilai Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.

Juliari diduga menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Kabarnya, terdapat 109 rekanan penyedia bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. KPK menduga, sejumlah rekanan itu tidak laik.

Ratusan rekanan itu mengerjakan paket kontrak dalam 14 tahap paket. Masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket berbeda, mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliaran rupiah.

Namun, KPK baru menemukan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) sebagai rekanan penyedia bansos yang diduga telah menyetor fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos kepada Juliari dan pejabat Kemsos lainnya. PT RPI sendiri merupakan rekanan penyedia bansos untuk komunitas dalam tahap 10, 11, 12, dan 14.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total uang diduga sudah dikantongi Juliari sekitar Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” jelas Firli. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top