Headline

Napas Terakhir KPK?

Oleh: Rusman Ghazali

Dosen dan Analis Universitas Nasional Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta – Tiga momentum kuat membuat Pak Harto jatuh di 1998 setelah 32 tahun berkuasa, yakni, “peristiwa kudatuli”, pengambilalihan Kantor PDI 1996, krisis moneter medio 1997, dan titik kulminasinya ketika 4 mahasiswa: Elang Mulia L, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Sie tertembak mati oleh aparat dalam gerakan demonstrasi 12 Mei 1998, kemudian diberi atribut sebagai “pahlawan reformasi”.

Itulah yang mendorong eskalasi kerusuhan di berbagai daerah untuk menjatuhkan rezim Pak Harto yang dianggap rezim KKN, otoriter, pelanggar HAM, dan tidak demokratis. Terjadi rangkaian peristiwa berdarah, pembunuhan, penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan. Kasus kemanusiaan yang teramat mahal untuk dibayar. Tahu persis, karena saya hadir dalam proses getir dari peristiwa sosial-politik itu.

Itu juga saya harap menjadi memori kolektif bangsa, terutama kaum cerdik pandai dan mahasiswa. Tapi, tampak sekali, bahwa tragedi tersebut seperti hanya memori orang per-orang di tengah euforia liar demokrasi yang terus dikembangkan para elite politik, kebijakan-kebijkan negara dirubah dan dibuat suka-suka sesuai selera perkoncoan, mengabaikan suara publik. Akibatnya, pilar-pilar reformasi tumbang satu-satu. Demokrasi substansial, supremasi hukum, dan pemerintahan bebas KKN tak juga ada sebagai buah gerakan reformasi yang berdarah itu, malah tambah memburuk sekarang.

Satu produk asli reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan, namun juga akhirnya tumbang di saat para “vokalis” reformasi justru banyak duduk di jabatan-jabatan publik sekarang. Dimulai ketika UU No 19 tahun 2019 disahkan sebagai hasil persekongkolan elite politik untuk mematikan KPK. Tidak sulit, sekarang KPK sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), konstruksi kelembagaan KPK dibawah masuk dalam kendali lembaga eksekutif. Paling mutakhir, pegawai KPK harus dikonversi menjadi ASN.

Memang, banyak yang bertanya, setelah UU KPK berubah tetap saja tuh bergigi, meng-OTT menteri KKP, Edy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara. Dia lupa, bahwa OTT semacam itu, strateginya diinisiasi, dilakukan dan dikembangkan oleh pegawai dan/atau para penyidik independen KPK tanpa kendali kekuasaan politik – pemerintah, kecuali semata membekuk para koruptor sebagai pelaku extra ordinary crime. Nah, para penyidik KPK yang hebat-hebat itulah disingkirkan melalui “Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)” dengan pertanyaan wawancara yang aneh-aneh (baca Majalah Tempo Edisi 08 Mei 2021 bertajuk Babak Akhir KPK, membahas TWK: Asal-Asalan Uji Kebangsaan).

Siapa tidak kenal nama-nama seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andri Nainggolan, Giri Suprapdiono diantara 75 pegawai KPK yang ditetapkan tidak lulus TWK. Bahkan Novel Baswedan itu, mantan perwira Polri yang mundur untuk fokus bekerja di KPK, artinya, beliau pernah melalui tes Keperwiraan Polri yang demikian ketat dan berlapis, ada tes mental ideologi di sana, tapi tetap saja ditetapkan tidak lulus TWK. Wajar jika nalar publik terlecehkan, tidak menerima perlakuan itu, karena tidak masuk akal, justru TWK ditengarai merusak Wawasan Kebangsaan kita di tengah geliat praktik korupsi dengan varian dan modus yang makin dahsyat di berbagai lini. Meski para elite politik bertahan dengan argumen mekanisme regulasi, oleh publik, tetap saja TWK itu dianggap kamuflase, hendak mendepak para pegawai yang tidak bisa kompromi dalam pemberantasan korupsi.

Karena konstruk kelembagaan sudah “dieksekutifkan”, KPK tidak akan mungkin berdiri tegak dalam posisi independen dalam memberantas korupsi seperti yang menjadi latar belakang pendiriannya, tidak akan beda dengan Kejaksaan dan Polri dalam kendali politik pemerintahan. Artinya, keberadaan KPK bisa jadi hanya menjadi beban keuangan negara, seperti banyak lembaga lainnya. Kalaupun bekerja, paling berani pada pejabat-pejabat lokal di daerah yang tidak punya back-up politik kuat di tingkat nasional, contoh paling mutakhir, hilangnya nama-nama besar dalam kasus Bansos di Kemensos, dan ketika Bupati Nganjuk di-OTT, tiba-tiba saja tidak ada Parpol yang mengakui sebagai kader/pengusungnya. Kini, posisi 75 pegawai KPK yang ditetapkan tidak lulus TWK sudah menerima SK non-aktif, berarti pegawai itu tentu tidak lagi punya legalitas dalam bekerja, tanpa gugatan  publik, boleh jadi inilah saat KPK menemui ajalnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top