Headline

BKN Mengaku Data TWK KPK Ada di BIN,BNPT dan TNI AD

Jakarta,NasionalPos.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku dokumen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di tangan lembaga terkait, di antaranya seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Karena itu, BKN tak bisa memenuhi permintaan pegawai KPK terkait hasil asesmen TWK.

Diketahui, dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK, BKN bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. “Jadi, BKN sekarang ini tidak memegang dokumen apa-apa, yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu. Karena ini dokumennya bersifat akumulasi, agregat, bukan detail orang per orang,” kata Bima usai diperiksa Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

“Kalau kami diminta, maka kami akan meminta lagi kepada pemilik instrumen dan data itu karena instrumennya tidak di kami. Jadi, kalau IMB [Indeks Moderasi Bernegara]-nya ada di Dinas Psikologi AD, profilling-nya di BNPT,” imbuhnya.

Disisi lain, Bima mengatakan dokumen terkait TWK yang dikuasai oleh lembaga tersebut bersifat rahasia. Jika ada putusan pengadilan, baru dokumen bisa dibuka.

“Ini menurut Dinas Psikologi AD dan BNPT rahasia, bukan saya yang menetapkan rahasianya, tapi pemilik informasi itu. Apakah ini bisa dibuka? Ya bisalah. Informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan,Supaya orang-orang yang memberikan informasi ini tidak disalahkan karena melanggar aturan,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK saat ini tengah berkoordinasi dengan BKN terkait pemenuhan informasi tersebut. Namun, KPK mengaku salinan dokumen yang diminta belum sepenuhnya milik KPK.

Adapun dokumen yang diminta terdiri dari hasil asesmen TWK para pegawai; kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen yang meliputi metodologi penilaian hingga rekaman/hasil wawancara; dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam TWK; dasar/acuan penentuan kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kemudian dasar/acuan penentuan dan penunjukan asesor wawancara; data-data yang diberikan KPK kepada asesor; kertas kerja asesor/pewawancara; berita acara penentuan lulus/tidak lulus oleh asesor/pewawancara; serta sertifikasi asesor pewawancara sesuai dengan Peraturan Kepala BKN terkait asesmen bagi PNS.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top