Headline

Eks Pejabat Pengumpul Fee Korupsi Bansos Covid-19 Dituntut 7 Tahun Penjara

NasionalPos.com, Jakarta – Terdakwa korupsi bansos Covid-19, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai anak buah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu terbukti turut serta melakukan korupsi dengan menerima uang total senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Wahyono dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp350 juta subsider enam bulan kurungan,” ujar jaksa KPK, Mohamad Nur Azis, saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Hal yang memberatkan terdakwa, kata jaksa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, ia melakukan korupsi di tengah bencana pandemi Covid-19.

Sedangkan hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terus terang dalam memberikan keterangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa juga mendapat status justice collaborator.

Jaksa menyatakan Adi menerima perintah Juliari untuk mengumpulkan fee sebesar Rp10 ribu per paket dari para penyedia bansos Covid-19. Perintah itu kemudian disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Matheus Joko Santoso untuk menerima fee dari para penyedia bansos Covid-19.

“Sehingga kapasitas Adi Wahyono bukan pelaku utama karena representasi Juliari dalam merealisasikan perintah pengumpulan uang tersebut,” kata jaksa saat membacakan pertimbangan pemberian status JC.

Atas perbuatannya, Adi dijerat Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top