Headline

Rijal KOBAR : Jokowi Siap Mundur Jika Rakyat Memintanya

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua umum KOBAR (Komando Barisan Rakyat) Rijal mengingatkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggantian presiden bisa dilakukan jika rakyat menghendaki. Ia menilai, saat inilah momentum tepat di hari peringatan kemerdekaan RI, Jokowi menepati janjinya itu, karena rakyat sudah menghendaki.

“Rakyat ingat kalimat yang diucapkan Pak Jokowi saat beliau menyatakan bahwa yang bisa ganti presiden itu hanya rakyat. Kalau rakyat berkehendak, ya bisa. Pernyataan itu dilontarkan Pak Jokowi saat menanggapi ramainya kaos #2019 Ganti Presiden. Pak Jokowi tegas menyatakan yang bisa ganti presiden bukan kaos, tapi rakyat. Kalau ada yang kurang yakin soal pernyataan Pak Jokowi itu, silahkan cari di youtube atau google. Nah, sekarang di hari sakral bagi seluruh rakyat Indonesia ini, saat kita merayakan kemerdekaan negeri ini, kami rakyat meminta Pak Jokowi mundur, silahkan bapak tepati janjinya. Jokowi siap mundur, jika rakyat memintanya,” kata Rijal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Rijal lantas membeberkan sejumlah alasan mengapa Jokowi sebaiknya mundur. Diantaranya, janji Jokowi berdiri di depan berantas korupsi justru yang terjadi pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan korupsi). Pelemahan pemberantasan korupsi itu diperkuat dengan fakta para koruptor yang disunat vonisnya.

Rijal mencontohkan, hukuman pidana penjara untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang dipotong. Semula, total hukuman dari empat perkara (Cassie Bank Bali, surat jalan palsu, red notice dan fatwa MA) adalah 9 tahun penjara, kini disunat menjadi 8 tahun.

Begitupun dengan mantan Jaksa Pinangki yang menjadi makelar kasus terpidana korupsi Djoko Tjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan PK. Diketahui Djoko Tjandra saat itu berstatus buronon. Vonis Pinangki yang dihukum 10 tahun penjara, disunat menjadi 4 tahun penjara terkait kasus korupsi dan pencucian uang.

“Kasus Joko Tjandra dan jaksa Pinangki jadi sorotan publik, tapi nyatanya pidana penjaranya disunat. Keduanya diberi ‘bonus’ potong pidana. Sementara, vonis Habib Rizieq karena dianggap membuat kerumunan di tengah pandemi Covid-19 dan sebar berita bohong soal kondisi kesehatannya, justru divonis 4 tahun lebih. Vonis Habib Rizieq lebih berat dari koruptor yang merupakan penegak hukum jaksa Pinangki. Masalah ini membuat rakyat makin yakin, jika Pak Jokowi tak bisa penuhi janji berantas korupsi. Jadi, ya baiknya mundur saja,” tandas Rijal.

Lalu, soal utang pemerintah plus bunga yang terus bertambah telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Sehingga dikhawatirkan pemerintah tak mampu membayarnya.

“Soal utang ini, bukan KOBAR yang ngomong. Itu pernyataan resmi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) (BPK) berdasarkan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020. Di hadapan rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 Juni 2021 lalu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui PDB dan penerimaan negara, makanya BPK khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya. Kita tahu bahwa BPK itu bagian dari negara, BPK lembaga tinggi negara. Kalau negara sendiri khawatir pemerintah tak bisa bayar utang, bagaimana dengan rakyat?,” tutur Rijal.

Selanjutnya, soal ketidakmampuan memimpin penangunggalangan bencana pandemi Covid-19. Mulai dari kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Batubara hingga kebijakan lain yang diprotes rakyat, seperti PPKM Darurat.

“Akibat ketidakmampuan memimpin di tengah pandemi Covid-19, banyak masalah muncul. Korupsi Bansos selain libatkan Mensos Juliari, juga sempat disebut ‘anak pak lurah’ dan ‘madam bansos’ serta dua politisi PDIP di Senayan. Rakyat tahu kok siapa mereka yang terlibat, tapi sama sekali tak tersentuh, jelas itu menyakiti hati rakyat. Begitupun dengan kebijakan PPKM Darurat yang kurang koordinasi dan komunikasi buruk berdampak pada protes rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil,” papar Rijal.

Atas dasar itu, maka Rijal menyarankan sebaiknya Jokowi mundur saja sebagai presiden. Seperti langkah yang diambil Soeharto yang memilih mengundurkan diri saat rakyat memintanya. “Sekarang ada hoaks masa jabatan presiden mau diperpanjang, Pak Jokowi mau tiga periode, itu semua tak logis. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan yang minta dia tiga periode itu adalah orang yang mau cari muka, menampar wajahnya atau menjerumuskannya. Kami yakin, Pak Jokowi bijaksana seperti halnya Pak Harto yang memilih mundur saat tahu rakyat yang memintanya mundur. Karena, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Rijal. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top