Headline

Amensty International Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 57 egawai KPK

NasionalPos.com, Jakarta – Amnesty International Indonesia (AII) mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membatalkan keputusan pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, menilai  keputusan memecat 57 pegawai tersebut mengabaikan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM perihal malaadministrasi dan pelanggaran HAM terkait implementasi TWK alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Keputusan ini mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAM maupun Ombudsman RI dan juga menunjukkan ketidakpedulian pimpinan KPK terhadap hak asasi pegawai-pegawainya, terutama yang tidak lulus TWK,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).

Ombudsman RI menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK.

Ombudsman RI telah meminta KPK melaksanakan tindakan korektif termasuk mengalihkan status 75 pegawai KPK menjadi ASN.

Namun, KPK keberatan untuk menjalankan rekomendasi tersebut.

Diketahui, Ombudsman RI telah mengirim rekomendasi ke Jokowi dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Berdasarkan UU Ombudsman RI, rekomendasi wajib dilaksanakan.

Sedangkan Komnas HAM menyimpulkan terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah melalui metode asesmen TWK. Beberapa di antaranya yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sejumlah rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi yakni meminta status 75 pegawai KPK dipulihkan sehingga dapat diangkat menjadi ASN.

Selain itu, Komnas HAM meminta Jokowi membina seluruh pejabat kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.

Lebih lanjut Usman megatakan, pimpinan KPK arogan karena tidak mengindahkan temuan dari dua lembaga negara tersebut.

Di sisi lain, pemerintah mempunyai tanggung jawab karena sejauh ini telah membiarkan sikap pimpinan KPK tersebut.

“Pengabaian temuan lembaga negara independen seperti menunjukkan arogansi pimpinan KPK dan ketidakmauan pemerintah untuk memperbaiki pelanggaran yang jelas-jelas terjadi.” Tandas Usman.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait alih status pegawai KPK tidak menggugurkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Karena, putusan MK dan MA hanya sebatas pada norma, tidak menyasar implementasi TWK yang faktanya penuh dengan masalah.

“Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan putusan-putusan tersebut untuk membenarkan tindakan mereka. Presiden pun tidak dapat berlindung di balik putusan tersebut sebagai alasan untuk berdiam diri. Sebaliknya, pengabaian terhadap rekomendasi Komnas HAM justru menunjukkan arogansi dan ketidakpedulian terhadap HAM,” papar Usman.

Karena itu, Usman menegaskan bahwa pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI.

“kami kembali mendesak Presiden Jokowi untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM dan memulihkan status pegawai KPK yang diperlakukan tidak adil dalam proses dan hasil akhir TWK,” tutup Usman. (*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top