Home / Ekonomi / Headline / Nasional / Top News

Kamis, 7 November 2019 - 22:47 WIB

ADB Sebut 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Nasionalpos.com, Jakarta – Dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi pada periode 2016 – 2018, terdapat 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan.

Demikian laporan bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045 yang dibuat Asian Development Bank (ADB) bekerja sama dengan International Food Policy Research Institure (IFPRI).

“Banyak dari penduduk yang tidak memperoleh makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan,” demikian isi dari laporan tersebut, Rabu (6/11/2019).

Menurur laporan ADB, juemlah 22 juta orang kelaparan tersebut merupakan 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia, yang tercatat sebanyak 25,14 juta versi Badan Pusat Statistis (BPS).

Baca Juga  Update Data Corona (9/11/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 440.569 Orang dan Meninggal 14.689 Orang

Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya sektor agraria dan pertanian yang menurun sejak 1975, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Mulanya sektor pertanian menyumbang 30 persen, selang 10 tahun menurun menjadi 23 persen lalu menjadi 15,3 persen pada 2010 dan berakhir menjadi 13.1 persen pada 2017,” kata laporan tersebut.

Begitu pula dengan sistem penyerapan tenaga kerja juga berlangsung lamban. Selain itu, distribusi pangan juga disebutkan tidak merata dan menjadi masalah paling krusial.

Baca Juga  Mantan Presiden Prancis : Teroris Bukan Muslim

Berrolak dari fakta tersebut, peringkat Indonesia kalah dari Singapura yang menempati urutan pertama Indeks Keamanan Pangan Global (GSFI) yang dirilis Economist Intelligence Unit (The Economist 2018).

Indonesia menempati urutan ke-65 dari total 113 negara. Sementara negara tetangga Malaysia ada di urutan ke-40, Thailand ke-54 dan Vietnam ke-62.

Namun ADB menyebutkan Indonesia mampu bebas dari kasus kelaparan sekira tahun 2030-2045. Dengan syarat ada peningkatan di sektor pangan, mulai dari investasi pertanian dan modernisasi sistem pasar pangan .

Selain itu, untuk mencapai ketahanan pangan, perlu adanya sinergi antara investasi dan penerapan kebijakan untuk menciptakan peluang dan efisiensi lantaran tak bisa dilakukan secara instan. (*)

Share :

Baca Juga

Artidjo

Headline

Artidjo, Ruki dan Albertina HO Calon Dewas KPK
Jiwasraya2

Headline

PKS Ikut Partai Lain Bentuk Pansus Jiwasrayagate
Habib Rizieq ditahan

Headline

Mabes Polri Ambil Alih Kasus Prokes HRS
Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin

Headline

Walkot Medan Nonaktif Dzulmi Dituntut 7 Tahun Penjara Terkait Suap Proyek dan Jabatan
herman khaeron demokrat 2

Politik

Pemilu Jangan di Kotori dengan Intervensi
Pesparawi edit

Headline

Keberangkatan Kontingen Jakarta ke Pesparawi Nasional XIII Di Lepas Gubernur Anies Baswedan
Yunasdi Sekjen PBB

Top News

Wasekjen PBB Yunasdi Nyatakan Sukmawati Bisa Dipidana Pasal Penodaan Agama
operasi polda

Headline

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya Selama 14 Hari