Jakarta,NasionalPos – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, meminta massa yang melakukan aksi membela Basuki Tjahaja Purnama agar menghentikan kegiatan mereka. Pasalnya, aksi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat.
“Saya pikir, sudah ada aksi di beberapa tempat seperti di Pengadilan, rumah tahanan, Balai Kota, dan terus dilakukan, itu kan bisa menjadi persoalan nanti”. Kita sampaikan saja concern kita, cukup. Kalau misalnya berkelanjutan itu akan menimbulkan pertanyaan dan akan menimbulkan gesekan antar masyarakat.
Selanjutnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak publik agar menghormati keputusan pengadilan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut. Termasuk upaya untuk mengeluarkan Ahok dari tahanan melalui proses hukum.
“Kita hormati itu sebagai hak terdakwa. Dan itu menjadi haknya institusi penegak hukum untuk menanggapi permintaan itu,” tukas Akbar, Pemerintah, lanjutnya harus segera turun tangan untuk meredam aksi massa baik yang pro ahok maupun yang kontra ahok, intinya pemerintah harus tegakkan supremasi hukum untuk meredam aktivitas mereka, agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat.
“Presiden Jokowi harus bisa menghentikan pro-kontra Vonis Ahok, sudahlah buat apa ribut-ribut, damai sajalah, serahkan pada ranah hukum,”pungkas Akbar Tanjung kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, usai Sholat Jumat, Jumat ( 12/5).
Sementara itu, di tempat terpisah, hal senada juga di sampaikan salah seorang anggota DPP Partai Demokrat yang juga menyayangkan timbulnya pro-kontra atas vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama.
Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan meredakan konflik. “Dalam situasi yang panas dan tidak menentu antara 2 kubu, baik kubu pro-Ahok dan kubu yang berseberangan, kepekaan seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, sebagai pengayom, sangat diperlukan,” ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di kantor DPP Partai Demokrat.
Ia berharap Jokowi menghentikan segala bentuk gesekan ini sesegera mungkin. Menurut Didi, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi saat ini untuk kepentingan tertentu.
“Semua itu terjadi karena ada oknum-oknum pelaku yang radikal dan overkontrol mengatasnamakan kedua belah pihak. Maka jika penanganan tidak tepat dan tidak bijak, dikhawatirkan benturan-benturan yang mengarah perpecahan anak bangsa bisa jadi bom waktu.” ungkap Didi.
Sebagai pemerintah, menurutnya Jokowi diharapkan dapat menenangkan massa Ahok, juga masa kontra-Ahok. Demokrat menyarankan Jokowi untuk mengundang tokoh-tokoh dari dua kubu tersebut.[]
