Home / Megapolitan / Top News

Rabu, 13 Juni 2018 - 18:24 WIB

Amir Hamzah : Hentikan Polemik Pergub No.58 Tahun 2018

Nasionalpos.com,Jakarta — Lahirnya Pergub No.58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta,  justru mengundang polemik di masyarakat Jakarta, khususnya pada warga yang bertempat tinggal di kawasan Teluk Jakarta, pasalnya mereka menduga Pergub tersebut, merupakan kebijakan Anies- Sandi untuk melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, selama ini keberadaan Pulau Reklamasi itu sangat merugikan warga yang tinggal di kawasan Pantai Utara Jakarta.

“Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur,”ungkap salah seorang Pengurus LBH Jakarta dan juga salah satu anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, saat menggelar konferensi pers, Rabu, (13/6/2018).

Baca Juga  Airlangga Tunjuk Plt Ketua Golkar DKI Gantikan Fayakhun Tersangka Bakamla

Sementara itu di tempat terpisah, Amir Hamzah Pengamat Perkotaan, saat ditemui nasionalpos.com di kawasan Masjid Cut Mutiah, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta dibentuk, sesuai  Pasal 3, BKP adalah lembaga ad hoc yang melaksanakan pengelolaan reklamasi.

BKP bertanggung jawab kepada Gubernur DKI, sedangkan dalam Susunan Organisasi yang diatur di Pasal 5 dinyatakan Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diiisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat.

Baca Juga  Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Senin (25/5/2020)

” Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Badan Koordinasi & Pengelolaan Reklamasi, mesti menjelaskan kepada masyarakat tentang semua hal terkait Pergub tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Anies tentang Reklamasi”ujar Amir Hamzah.

Lebih lanjut Amir Hamzah menepis kalau kebijakan dikeluarkannya Pergub tersebut, merupakan suatu langkah kontradiktif dengan kebijakan penyegelan bangunan di salah satu pulau Reklamasi.

“Nggaklah, Pak Anies tetap konsisten dengan janjinya, oleh karena itu, Sekda harus menjelaskan kebijakan Gubernur Anies, sehingga di kalangan masyarakat tidak terjadi kecurigaan macam-macamlah, “tandas Amir Hamzah. (dito)

Share :

Baca Juga

Nasional

Waduh…Ada Potensi Kebocoran Duit Negara Dari Freeport Rp 6 Triliun

Headline

Update Corona (7/7/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 66.226 Orang dan Meninggal 3.309 Orang

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Jumat (21/8/2020)

Headline

Gubernur Anies Mengaku Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional

Ini Deretan Penguasa Hiburan Malam Ibukota

Headline

Update Data Corona (26/11/2020) Jumlah Pasien Positif 516.753 Orang dan Meninggal 16.352 Orang

Headline

Polisi Akan Periksa HRS Terkait Kasus Munarman

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Minggu (16/8/2020)