Home / Top News

Kamis, 21 Desember 2017 - 20:31 WIB

Andi Narogong Akhirnya Divonis 8 Tahun Penjara Terkait Kasus e-KTP

Andi Narogong

Andi Narogong

Nasionalpos, Jakarta -Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP  Andi Agustinus alias Andi Narogong akhirnya divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, Andi juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” tegas Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti 2,5 juta dollar AS dan Rp1,186 miliar dikurangi 350 ribu dollar AS.Jika tidak mampu mengembalikan dalam waktu satu bulan setelah inkraht, maka harta bendanya akan disita. Jika masih tak cukup, akan diganti dengan pidana 2 tahun penjara

Baca Juga  Singapura dan Malaysia Lockdown, Pasokan Makanan Diamankan

Menurut hakim, Andi telah terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Selain itu, Andi juga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek tersebut.

Karena itu, Andi dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menilai perbuatan Andi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Andi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Baca Juga  DPR Sorot Investasi RRT di Indonesia

Akibat lain dari tindak pidana yang dilakukan Andi secara bersama-sama adalah masyarakat masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini.

Menanggapi vonis hakim, Andi langsung menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan banding.

“Ya saya terima,” tegas Andi.

Selanjutnya, Hakim Jhon menanyakan kepada kuasa hukum Andi, Samsul Huda atas pernyataan kliennya yang menerima putusan. “Ya, karena klien saya sudah menerima maka kami tidak bisa berkata lain,” jawab Samsul. []

Share :

Baca Juga

Headline

Luhut Yakin Sepekan Kedepan Kasus Covid-19 Membaik

Megapolitan

KPK Bantu Polisi Bongkar Kasus Rehabilitasi Sekolah di DKI

Headline

Keluarga Korban Penembakan di Papua Minta Kasusnya Dibawa Ke Pengadilan HAM

Headline

KPK dan BKN Akan Dipolisikan Terkait Dugaan Manipulasi Tanggal MoU TWK

Headline

Arab Saudi Bantah Pertemuan Israel dan AS

Headline

WP KPK : Tuntutan Rendah Pelaku Penyerangan Novel Berdampak Pada Pemberantasan Korupsi

Politik

Tokoh PPP dan PAN Ini Hijrah ke PBB

Ekonomi

Cegah PHK, Pengusaha Tekstil Minta Modal Kerja Ke Pemerintah