APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

- Editor

Senin, 1 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan Pemerintah Indonesia perlu waspada untuk mempersiapkan diri dengan perubahan yang signifikan. Perubahan itu tidak hanya terkait soal geopolitik dunia akan tetapi juga pada masa transisi pemerintahan yang baru.

Sebab itu, pembahasan rancangan APBN 2025 harus memberikan dampak yang positif sekaligus optimisme demi pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartarto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita tentunya berharap (kinerja) pemerintahan baru nantinya akan lebih memberikan dampak dan berpengaruh optimis bagi kinerja perekonomian nasional terutama investasi, stabilitas makro ekonomi nasional, serta keberlanjutan sumber daya alam diperkirakan akan menjadi game changer bagi aktivitas investasi ke depan,” ucap Muhidin.

Baca Juga :   Diskusi Infrastruktur Mitigasi Pantai Padang: Pembangunan Fisik Harus Sejalan dengan Penguatan Vegetasi

Tidak berhenti mengingatkan, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu menekankan agar laju pertumbuhan investasi perlu terus dijaga dengan baik, jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatiannya supaya ekspektasi target investasi pada tahun 2025 tetap stabil dan terjaga.

“Kita perlu waspada dengan kondisi global yang masih fluktuatif dan penuh dengan ketidakpastian. Jangan sampai mengganggu motor penggerak PDB yang lain seperti ekspor yang juga sedang mengalami tren menurun. Apalagi, konsumsi rumah tangga pun relatif dibayangi tekanan biaya kebutuhan pokok,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap keterlibatan pakar ekonomi serta perwakilan pengusaha dapat memberikan masukan dan aspirasi sehingga pendahuluan APBN tahun 2025 bisa menyelesaikan sejumlah isu yang dihadapi oleh negara. “Pemerintah perlu terus menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong kinerja perekonomian agar terus tumbuh dan berkembang,” tandas Muhidin.

Baca Juga :   China Tangkap 2.500 Warganya di Luar negeri

Sebagai informasi, Banggar DPR RI akan konsisten mendorong agar tingkat investasi meningkat pada tahun anggaran 2025. Harapannya, hal itu akan menambah produksi dan lapangan kerja yang semakin terbuka lebih banyak. Tentunya, peluang ini akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dan menguatnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan memasang target realisasi investasi sebesar 1650 triliun atau naik 17,8 persen dari target tahun 2023 yang senilai 1400 triliun. Target ini dinilai oleh Banggar DPR RI sebagai target yang tidak ambisius, mengingat adanya ketidakpastian ekonomi dan pertumbuhan global dan domestik.

Berita Terkait

Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta
Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%
Dasco Pimpin Rapat Paripurna DPR Wakili Puan Yang Tidak Hadir
Menuju Jakarta Global City, Pj. Gubernur Heru Rapat Koordinasi bersama ASN Bahas Evaluasi dan Rencana Kerja 2024
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fasilitas Gedung & Jaringan Internet Untuk Pemilu 2024
Arsul Sani Resmi Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi
Soal Pengumpulan Uang oleh SYL, KPK Periksa Empat Dirjen Kementan
CALEG DPR-RI DAPIL JABAR 2 DIAH NURWITASARI NO URUT 2 MENGHADIRI KAMPANYE AKBAR PKS BERSAMA RIBUAN RELAWAN DAN SIMPATISAN KABUPATEN BANDUNG

Berita Terkait

Senin, 1 April 2024 - 22:17 WIB

APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

Kamis, 21 Maret 2024 - 19:47 WIB

Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta

Selasa, 19 Maret 2024 - 21:08 WIB

Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:36 WIB

Dasco Pimpin Rapat Paripurna DPR Wakili Puan Yang Tidak Hadir

Rabu, 31 Januari 2024 - 19:47 WIB

Menuju Jakarta Global City, Pj. Gubernur Heru Rapat Koordinasi bersama ASN Bahas Evaluasi dan Rencana Kerja 2024

Selasa, 30 Januari 2024 - 11:44 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fasilitas Gedung & Jaringan Internet Untuk Pemilu 2024

Kamis, 18 Januari 2024 - 20:16 WIB

Arsul Sani Resmi Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Rabu, 17 Januari 2024 - 21:23 WIB

Soal Pengumpulan Uang oleh SYL, KPK Periksa Empat Dirjen Kementan

Berita Terbaru