Home / Megapolitan / Top News

Senin, 20 Maret 2017 - 16:12 WIB

Awas Pemilih Siluman DI Panti Sosial !

JAKARTA, nasionalpos- Koordinator Lembaga Kontrol Korupsi (KJJ) DKI Jakarta Agus Taufiqurahman mengindikasikan adanya beberapa pola kecurangan yang terjadi di pilkada putaran pertama akan terulang kembali di putaran kedua pada 19 April 2017 mendatang.

Agus mengatakan,  manipulasi data pemilih pada Pilkada DKI putaran kedua ini, bisa terjadi melalui mobilisasi ‘pemilih siluman’ dari daerah luar Jakarta. Seperti yang diduga terjadi di Panti Sosial Kedoya di Jakarta Barat milik Pemprov DKI, dimana pengurus panti memanipulasi data pemilih dengan memasukkan sekitar 400 orang warga binaan panti. Tujuannya, untuk mencoblos paslon tertentu di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar panti tersebut.

“Nah, keberadaan pemilih siluman ini pada putaran pertama juga terjadi di panti-panti sosial di DKI Jakarta, yang dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta,” ungkap Agus.

Agus menuturkan, berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar dari penghuni panti/warga binaan mengantongi KTP luar Jakarta dan tanpa suket (Surat Keterangan) dari Kelurahan.

Baca Juga  Update Data Corona (26/10/2021) Jumlah Pasien Positif 4.241.090 Orang dan Meninggal 143.270 Orang

”ini ada sinyalemen kecurangan dalam bentuk mobilisasi calon pemilih, hal ini jangan sampai terjadi di putaran ke dua nanti,”tandasnya.

Selain itu, imbuhnya, ada juga indikasi kecurangan penggelembungan pemilih di panti laras/jiwa yang juga milik Pemprov DKI,

”Dalam Undang-Undang Pemilu, seorang penderita  sakit jiwa tidak memiliki hak politik. Faktanya, di putaran pertama lalu, di sebuah panti laras milik Pemprov DKI, ada indikasi penghuninya yang menderita sakit jiwa malah masuk DPT dan DPTB, ikut nyoblos pula. Karena itu, saya berharap KPU dan Bawaslu mewaspadai  dugaan pola kecurangan seperti ini,” kata Agus.

Disisi lain, Agus juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara memonitor pendataan pemilih,

”Masyarakat, terutama tim sukses pasalon cagub-cawagub, jangan hanya menunggu pengumuman DPT atupun DPTb di Kelurahan, tapi juga harus proaktif ikut mengawasi proses pendataan pemilih baik di PPS di Kelurahan maupun dipanti-panti social. Kalau perlu tongkrongin PPS di Kelurahan, amati proses pembuatan DPT atau DPTb.” tegas mantan anggota KPUD Jakarta itu.

Baca Juga  Ombudsman Nilai Surat Stafsus Presiden Kepada Camat Berpotensi Konflik Kepentingan

Menanggapinya, Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi berjanji akan mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran. Khususnya dugaan kecurangan yang akan terjadi di semua panti sosial di wilayahnya.

”kami akan berkoordinasi dengan pihak panti, melalui Dinas Sosial DKI maupun Sudin Sosial Jakarta Barat, untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan pola pemilih siluman, kami terus menerus memonitor tahapan pendaftaran pemilih ini” ujar Puadi.

Puadi juga mengajak masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan proses pembentukan DPT ini,” Sumber daya manusia yang dimiliki Panwaslu sangat terbatas, karenanya masyarakat harus aktif berpartisipasi melakukan pengawasan agar Pilkada DKI berjalan sesuai harapan masyarakat.” pungkas Puadi. (dit)

Share :

Baca Juga

Top News

Ali Mukartono Bakal Jadi JPU Sidang PK Kasus Ahok

Politik

PBB Inisiasi Poros Islam – Nasionalis Baru Untuk Rebut Kemenangan di Pilpres 2019

Headline

Wakapolda DIY Brigjen Pol Karyoto Resmi Jabat Deputi Penindakan KPK

Headline

Sukses Bongkar Jiwasraya, Febrie Adriansyah Menjabat Kajati DKI Jakarta

Ekonomi

Pemerintah Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 Mengalami Tekanan

Ekonomi

Kedai Kandang Sapi Salah Satu Destinasi Kota Bogor

Headline

Menuju New Normal, Menpan RB Terbitkan Edaran Tentang Protokol Kerja PNS

Politik

Ketua DPR Dorong Kemendagri Lakukan Coklit Untuk Warga yang Belum BerKTP-el