Home / Headline / Politik / Top News

Sabtu, 18 September 2021 - 16:16 WIB

Bamsoet Bilang Kecil Kemungkinan Ubah Masa Jabatan Presiden

Bamsoet

Bamsoet

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan kecil kemungkinan mengubah batas masa jabatan presiden dalam proses amendemen UUD 1945.

Pasalnya. Kata Bamsoet, Alasannya, semua partai politik tengah mempersiapkan diri untuk bertarung pada Pemilu 2024.

“Kecil kemungkinan ada penumpang gelap untuk merubah pasal 7 terkait periodesasi, karena mekanismenya diatur ketat di dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Apalagi semua partai politik saat ini telah siap-siap running di 2024,” kata politikus Golkar ini kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Menurutnya, keberadaan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sangat mendasar dan mendesak untuk menjadi bintang panduan arah dan strategi pembangunan nasional.

Baca Juga  Salah Satu Tersangka Kasus Asabri Meninggal Dunia

Karena itu, Bamsoet pun berharap, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan atas rencana amandemen UUD 1945 untuk menghadirkan kembali PPHN.

“Keberadaan PPHN mengisyaratkan pesan penting bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara agar tetap menjadi karakter dan jiwa bangsa,” katanya.

“Ke depan berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dibangun benteng ideologi dan penguatan karakater bangsa melalui pembangunan wawasan kebangsaan,” tambahnya.

Terpisah, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan saat ini wacana perpanjangan masa jabatan presiden tetap ada.

Baca Juga  KOBAR Desak Habib Rizieq dan Syahganda Dibebaskan, Aparat Jangan ‘Main Api’

Lucius mencontohkan, usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pengunduran waktu Pemilu 2024 dari Februari menjadi April atau Mei. Tito berdalih pengunduran demi stabilitas politik.

“Saya kira di tengah situasi seperti sekarang, apapun bisa dihubungkan, termasuk amendemen,” katanya.

Lucius juga menilai amendemen UUD 1945 akan menguntungkan seluruh partai politik, termasuk yang berada di barisan oposisi.

“Pasti keuntungan dari perpanjangan dari masa jabatan ini akan dinikmati oleh partai politik,” tandasnya. (*)

 

 

Share :

Baca Juga

Headline

Trump Harap Muslim AS Terapkan Jarak Sosial Saat Ramdhan

Headline

Keteladanan Pahlawan menjadi Inspirasi Memperkokoh Persatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju

Headline

Mantan Dirut Garuda Bersama Pengusaha Didakwa Lakukan TPPU

Megapolitan

Massa GL Pro 08 ikut Tekan Polisi Bubarkan Diskusi PKI di LBH

Headline

WNI Diminta Waspada, Italia Berlakukan Isolasi Total Cegah Virus Corona

Headline

Ribuan Kendaraan Keluar Jakarta Pada H-1 Larangan Mudik

Nasional

Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hingga Minggu ini

Headline

LBH Papua Usut Kasus Warga Yang Diinjak Oknum TNI