Home / Top News

Jumat, 16 Maret 2018 - 21:15 WIB

Cagub Malut Jadi Tersangka di KPK

Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Nasionalpos.com, Jakarta – Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmad sebagai tersangka bersama Ketua DPRD Kepulauan Sula ZM.

Untuk diketahui, Ahmad merupakan salah satu calon gubernur Maluku Utara yang bertarung dalam pilkada serentak 2018. Dia berpasangan dengan Rivai Umar. Pasangan nomor urut 1 itu diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ahmad menjabat Bupati Kepulauan Sula selama dua periode. Dia adalah mantan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II atau Wilayah Timur Golkar di era Ketua Umum Setya Novanto. Namun, saat ketua umum Golkar dijabat Airlangga Hartarto, AHM didepak dari pengurus DPP

Baca Juga  Amensty International Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 57 egawai KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.

“Iya, hari ini KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu HAM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan kedua ZM ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014,” jelas Saut di KPK, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut Saut kasus tersebut merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara. Ditekankan bahwa kasus itu tak berkaitan dengan Pilkada, karena  proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

Baca Juga  Update Data Covid-19 (29/8/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 169.195 Orang dan Meninggal 7.261 Orang

Kedua tersangka Ahmad dan SM diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009.

Untuk itu, keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP . [ ]

.

Share :

Baca Juga

Headline

Wagub DKI, Ariza Tepis Prediksi Biden Soal Jakarta Akan Tenggelam

Ekonomi

Pemerintah Klaim Akan Cegah Kredit Macet

Ekonomi

Kemenkeu Klaim Nilai Aset Negara Masih Lebih Besar Dari Utang

Headline

Israel Curigai Iran Dibalik Serangan ke Kapal Kargo

Headline

Bupati Boltim Luapkan Kekesalannya Kepada Para Menteri

Headline

Inilah Negara Dengan Jumlah Kesembuhan Corona Tertinggi

Politik

Airlangga Tunjuk Plt Ketua Golkar DKI Gantikan Fayakhun Tersangka Bakamla

Headline

Update Corona (11/4/2020) Jumlah Pasien 3.842 Orang Dan Meninggal Menjadi 327 Orang