Nasionalpos.com, Jakarta – Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) menilai lambannya kinerja kejaksaan negeri (Kejari) Kota Bekasi menjadi berkah tersendiri bagi para oknum pejabat korup di tubuh Pemerintah Kota Bekasi.
Hal ini jika terus berlanjut, akan menjadi bencana bagi masyarakat kota Bekasi karena hilangnya rasa keadilan penegakan hukum di tanah patriot. ibarat Pisau, tajam ke atas tumpul ke bawah.
Penilaian Center for Budget Analysis (CBA) terhadap hilangnya rasa keadilan disebabkan buruknya kinerja Kejari kota Bekasi. “Hal ini, Berdasarkan pantauan CBA, begitu banyak proyek-proyek yang dijalankan pemerintah daerah Kota Bekasi bermasalah namun tetap dibiarkan atau didiamkan,” kata Jajang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).
Misalnya, temuan yang kami laporkan kejari kota Bekasi terkait beberapa proyek dugaan fiktif jasa konsultansi perencanaan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Kejari Kota Bekasi. Berikut detailnya:
- Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Rusunawa Sumur Batu Bantargebang, nilai kontrak sebesar Rp970.310.000. Tahun anggaran 2017
- Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur VI, nilai kontrak sebesar Rp506.000.000. Tahun anggaran 2017
- Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur III nilai kontrak sebesar Rp512.000.000 Tahun anggaran 2017
- Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi nilai kontrak sebesar Rp1.794.732.500 Tahun anggaran 2017
Total anggaran yang dihabiskan PT. Nusantara Citra Konsultan untuk 4 proyek di atas sebesar Rp 3.783.042.500
Dengan mandeknya laporan tersebut, lnjut Jajang, maka akan berdampak pada mati surinya Kejari Kota Bekasi. sehingga Anggaran pendapatan dan belanja kota patriot yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat terancam disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini patut disayangkan mengingat APBD Kota Bekasi sebagai salah satu yang terbesar dibandingkan kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Berdasarkan kondisi ini, kami mendorong Kejaksaan tinggi Jawa Barat untuk turun tangan dan membuka penyelidikan terkait proyek di atas. Selain itu, perlu ada evaluasi serius terhadap jajaran pejabat Kejaksaan negeri kota Bekasi, jika perlu dilakukan perombakan besar-besaran.
Kejari kota Bekasi selanjutnya harus diisi orang-orang yang kredibel dan berintegritas. Jika pengawasan dari penegak hukum di kota patriot berjalan dengan benar uang belanja daerah yang rata-rata di atas Rp 5,8 triliun bisa bermanfaat untuk masyarakat, bukan malah jadi bancakan oknum-oknum pejabat korup.(dito)
