Home / Hukum

Rabu, 13 April 2022 - 22:42 WIB

Diduga Terima Tiket Nonton MotoGP Mandalika, Lili Didesak Mundur dari KPK

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

NasionalPos.com, Jakarta – Sejumlah kalangan mendesak Wakil Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar segera meletakkan jabatannya. Desakan itu terkait laporan masyarakat ke Dewan Pengawas (Dewas) soal dugaan Lili menerima sejumlah fasilitas menonton MotoGP Mandalika dari sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk diketahui, Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Kali ini, Lili diduga menerima fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.

Diduga Lili menerima fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari salah satu perusahaan BUMN.

Laporan terhadap Lili bukan kali. Beberapa waktu lalu, ia dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Terkait itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak agar Lili segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK.

Menurutnya, jika dugaan pelanggaran kode etik ini terbukti, maka masyarakat semakin enggan untuk mempercayai KPK.

Baca Juga  Kenang dan Teladani Jasa Pahlawan, Korps Wanita TNI AL Ziarah ke TMPN Kalibata

“Jika Lili terbukti melanggar kode etik, maka ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,” tandasnya, Rabu (13/4/2022).

Penerimaan fasilitas oleh Lili itu, lanjutnya, bisa masuk ke dalam ranah pidana. Sebab, pemberian fasilitas menonton MotoGP itu termasuk gratifikasi. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Wakil Ketua KPK itu dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun bahkan seumur hidup.

“Penerimaan itu bisa dianggap sebagai gratifikasi jika Lili bersikap pasif begitu saja dan tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK,” helasnya.

Selain itu  itu, penerimaan fasilitas juga bisa dianggap sebagai praktik suap jika pihak pemberi telah berkomunikasi dengan Lili dan terbangun kesepakatan untuk permasalahan tertentu, misalnya, pengurusan suatu perkara di KPK.

Bahkan, penerimaan fasilitas bisa juga dianggap sebagai pemerasan jika Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara.

Untuk u, Kurnia mendesak agar Kedeputian Penindakan KPK segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini dengan mengusut tindak pidananya, baik gratifikasi/suap/pemerasan. Sebab, ranah penindakan bukan berada di Dewan Pengawas.

Baca Juga  Mantan Sekum FPI, Munarman Divonis Tiga Tahun Penjara terkait Kasus Terorisme

“Sehingga, dibutuhkan koordinasi antara pihak Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan,” ujar Kurnia.

 

Hal yang sama disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mendesak pengunduran diri Lili ini untuk kebaikan KPK.

“Untuk itu demi kebaikan KPK maka sudah semestinya Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri. Kami berpandangan Lili telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK,” ujar Boyamin.

Menurut catatan Boyamin, Lili juga masih menjadi ‘pasien’ Dewas terkait dugaan pembohongan publik. Sebelumnya, Lili juga telah dijatuhi sanksi terkait penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

“Jadi ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Walikota Tanjung Balai,” pungkasnya. (*)

 

Share :

Baca Juga

Imigrasi

Headline

Ini Penjelasan Dirjen Imigrasi Soal TKA China Bisa Masuk Saat PPKM Darurat
Ambroncius Nababan

Headline

Ketua Relawan Projamin, Ambroncius Terancam Pidana 5 Tahun Penjara
Iwa Karniwa

Headline

Sekda Jabar Nonaktif Ditahan KPK Terkait Kasus Meikarta
hoaks

Headline

Sebar Hoaks, Ratusan Akun Medsos Ditutup
jampidsus

Headline

Dua Pejabat Perindo DIperiksa Kejagung terkait Dugaan Korupsi
Jokowi 3

Headline

Jokowi Divonis Melanggar Hukum Terkait Pemblokiran Koneksi Internet Papua
Anita Kolopaking

Headline

Mantan Pengacara Joko Tjandra Ditahan Bareskrim Terkait Surat Jalan Palsu
Ferdinand Hutahean

Hukum

Ferdinand Hutahean Dijebloskan di Mabes Polri