Jakarta,NasionalPos — Organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) sepanjang sejarah berdirinya hingga kini tetap konsisten mempertahankan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian diungkapkan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Cornel Simbolon saat memberikan materi dalam Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila Jakarta Timur, di Graha Wisata Pramuka Cibubur, Minggu (17/9/2017).
“PP kader bangsa dan negara, jangan diragukan kalau bicara ideologi Pancasila, nyawanya pun diserahkan juga untuk negara. PP adalah kader bangsa dan negara,” kata Simbolon.
Simbolon mengungkapkan, sejarah reformasi tahun 1997 sampai 1998, ketika dirinya menjabat Komandan Korem di Lampung, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat berjalan dengan aman dan damai. Dia mengatakan, damainya demo tersebut karena peran anggota Pemuda Pancasila ketika itu.
“Saya menfasilitasi para mahasiswa Universitas Lampung dengan kendaraan,dan 3.000 nasi bungkus dari warung Padang disana. Dengan syarat jangan lewat jalan kota, karena akan berdampak bagi situasi keamanan. Tapi saya
dituduh Danrem pro pengunjuk rasa, tapi saya bilang tidak mau Bandar Lampung pecah, dan bagaimana tujuan kita tercapai, itulah seni kepemimpinan,” ucap Simbolon.
Lanjut Simbolon, dia membantu sebanyak 30 pos dengan menyiapkan tenda dan menempatkan diberbagai titik di wilayah Bandar Lampung.
“Saya siapkan minum, dan uang saku. Ada sebanyak 450 orang anggota PP yang jaga. Tujuan saya satu bahwa Bandar Lampung tidak boleh ribut, saya sangat percaya dengn PP. Ciri-ciri PP 100 persen bagi negara, kalau gaya preman saya tidak ada alasan, tapi gaya hidup tidak ada sehebat Pemuda Pancasila,”tegas Simbolon.
Ketua MPC PP Jakarta Timur Noman Silitonga menambahkan Diklat Kaderisasi ini dihadiri sebanyak 107 peserta, sebanyak 79 anggota PP dari Jakarta Timur, selebihnya kader PP dari Bogor dan Tangerang.
“Kami ingin mempersiapkan kader-keder pemimpin untuk kepengurusan di PP kedepan dari tingkat ranting sampai tingkat pusat (Majelis Pimpinan Nasional). Juga pemimpin di DPR/DPR, pemimpin kepala daerah, dan pemimpin
nasional,” ujar Noman.[]
