Home / Politik / Top News

Sabtu, 3 Februari 2018 - 21:25 WIB

Djan Faridz Tak Diakui KPU, Kini Siap Gabung ke PBB

Djan Faridz

Djan Faridz

Nasionalpos.com, Jakarta – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz siap hengkang dari partai berlambang Kabah itu dan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB).

Sikap itu disampaikan Djan Faridz yang selama ini menjabat sebagai ketua Umum DPP PPP versi munas Jakarta  menyusul kisruh di tubuh PPP yang tak kunjung selesai antara kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz menjelang Pemilu 2019.

“Kami siap bergabung dengan Pak Yusril (PBB) jika memang tidak bisa ikut pemilu menggunakan PPP,” tegas Djan faridz, Sabtu (3/2/2018).

Djan menegaskan, tidak masalah jika KPU memutuskan tidak mengakui kubunya. Sebagai politisi Islam, lanjut Faridz, tentu akan mencari partai lain yang memiliki visi dan misi yang sama yakni memperjuangkan aspirasi Umat Islam.

Baca Juga  MUI Keluarkan Fatwa Sholat Idul Fitri Boleh Di Rumah

“PPP dan PBB itukan sama memperjuangkan Umat Islam, Jadi, saya tidak masalah karena bisa ke Pak Yusril,” tuturnya.

Seperti diketahui, dualisme di tubuh PPP antara kubu Ketua Umum Romahurmuziy dan kubu Ketua Umum Djan Faridz sempat dikabarkan mereda dan menuju rekonsiliasi atau islah.

Hal itu ditandai dengan berakhirnya perebutan Kantor DPP PPP antara kedua kubu, Jika, sebelumnya kantor yang berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dikuasai kubu Djan Faridz, akhirnya bisa digunakan juga oleh kubu Romahurmuziy.

Belakangan, konflik kembali mencuat lantaran pendukung Djan Faridz yang bersikeras menguasai kantor DPW PPP Yogyakarta.

Buntutnya, KPU memutuskan PPP tidak lolos verisfikasi di tingkat propinsi, karena menganggap pengurus PPP yang menguasai Kantor DPW Yogyakarta bukan yang didaftarkan ke KPU.

Baca Juga  Eep: Peran Jenderal Pembina GL Pro 08 Signifikan, Menangkan Anis Sandi di Jaktim

Menurut Djan, apa yang terjadi di Yogyakarta itu sebagai bukti bahwa seluruh pengurus PPP di Yogyakarta mulai tingkat propinsi hinga ke kabupaten/kita tak ada yang mengakui kepengurusan Romahurmuziy.

Bahkan, hampir semua DPW PPP se;uruh Indonesia yang dipimpin Romi memang tidak memiliki sekretariat atau mengontrak.

termasuk juga Kantor DPP PPP juga tidak sah diduduki Romi. Karena itu, Djan mengaku heran dengan sikap KPU yang mengakui kepengurusan Romi. “Seharusnya, KPU bijaksana dan jangan cuma melihat masalah di Yogyakarta. Kalau alasannya di Yogya itu diduduki, lantas bagaimana dengan Kantor DPP PPP yang juga didudukinya?,” tukas Djan.  ( )

Share :

Baca Juga

Headline

Meski Berurusan Hukum, Said Didu Akan Tetap kritis

Nasional

Ketum Dharma Pertiwi Dampingi Ibu Negara Uji Coba Naik MRT Jakarta

Nasional

KPK Sebut Menag Terima Rp10 Juta Terkait Suap Jabatan

Headline

Jerinx Dituntut Penjara 3 Tahun Terkait Kasus IDI ‘Kacung WHO’

Headline

PPK Kemensos: Stafsus Mantan Mensos Juliari Perintah Hilangkan Barang Bukti

Headline

Kasasi Jokowi Cs Soal Karhutla Ditolak MA

Internasional

PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Tiongkok Jelaskan Nasib Masyarakat Urghur

Headline

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Pukul Petugas Rutan KPK