JAKARTA, nasionalpos – Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama, namun agama tak bisa dipisahkan dari persoalan politik. Karena, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik, yang tak dapat dipisahkan. Bahkan secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon dalam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/3/2017).
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, agama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum. Hal itu disampaikan Fadli untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Sumatra Utara. Jokowi menyatakan bahwa Politik dan Agama harus dipisahkan.
Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik. Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya.
“Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Suharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Kemudian Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi Muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup. Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita,” paparnya.
Karena itu, di dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini refleksi bahwa di Indonsia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan justru merupakan kunci dari kebaikan bersama. Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah.
“Terlebih jika menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung. Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi.” imbuhnya.
Diapun menilai gesekan dalam pemilihan kepala daerah, lebih disebabkan oleh pernyataan satu orang yang sangat provokatif. Problem utamanya terletak pada ketidakmampuan satu orang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif.
“Akar utamanya disitu. Jika saja tidak ada pernyataan Saudara Basuki Tjahja Purnama yang menyinggung kelompok Islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat ini,” katanya. (rid)
