Home / Hukum

Sabtu, 12 Februari 2022 - 17:50 WIB

Gempadewa Sebut KSP Minta KTP Warga Wadas Pasca Dikepung Polisi

Situasi Desa Wadas, Jateng, Selasa (8/2/2022). (Foto: Ist)

Situasi Desa Wadas, Jateng, Selasa (8/2/2022). (Foto: Ist)

NasionalPos, Jakarta – Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menyebut Kantor Staf Presiden (KSP) sempat mengunjungi Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo pada Jumat (11/2/2022) usai serangkaian pengepungan yang dilakukan polisi beberapa hari sebelumnya.

Dalam kunjungan, disebutkan perwakilan KSP meminta warga yang menolak pertambangan untuk menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan juga kartu tanda penduduk (KTP).

“Juru bicara KSP meminta kami menunjukkan salinan KTP dan SPPT sejumlah warga yang menolak proyek pertambangan,” tutur perwakilan Gempadewa Isnin Sutrisno melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/2/2022).

Setelahnya, salinan kedua dokumen tersebut difoto dan dikembalikan lagi kepada warga. Saat itu, lanjut Isnin, juru bicara KSP mengatakan dokumen tersebut akan digunakan sebagai data konflik di Wadas dan akan dilaporkan kepada presiden. Selain itu, menurut Isnin, KSP mengklaim bahwa pihaknya hanya mengetahui konflik Wadas dari laporan pengaduan.

Baca Juga  Kejagung dan Polri Bentuk Tim Usut Kebakaran Gedung Kejagung

“Baik dari warga yang menolak maupun yang menerima proyek ini,” ucap Isnin.

Permintaan tersebut dilakukan saat KSP menemui warga Wadas di Masjid Nurul Huda untuk mendengarkan alasan langsung alasan warga yang menolak pertambangan. Setelahnya, juru bicara KSP menanyakan jumlah warga yang menolak pertambangan.

“Kami menyampaikan bahwa persentase warga yang menolak proyek lebih besar ketimbang warga yang menerima proyek pertambangan,” papar Isnin.

CNNIndonesia.com mencoba menghubungi Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani melalui pesan singkat dan telepon. Hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

Aparat bersenjata lengkap diketahui dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang Andesit untuk keburtuhan bendungan Bener, sejak Selasa (8/2) hingga Jumat (11/2/2022).

Baca Juga  Dukung Program Pemerintah; TNI AD Optimalkan Program Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air

Puluhan warga sempat ditangkap aparat. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia. Mereka kemudian dibebaskan. Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas tak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

Ia menyatakan warga Desa Wadas itu selama ini menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut.

“Nah kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga gak peduli gitu, mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas,” ujar Dhanil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/2/2022). (CNN Indonesia.com)

 

 

Share :

Baca Juga

aktivis jaki yudi suyuti 169edit

Hukum

Di Sektor Energi Terbarukan, Konstribusi KPK Bisa Jadi Rujukan Dunia ke Depan
peneliti ICW Wana edit

Hukum

Wana Alamsyah Peneliti ICW : Di Duga Ada Permainan Tender Pengadaan Gorden DPR RI Senilai Rp 43 Milyar
Menang Lukman Hakim

Headline

Hakim Tipikor Sebut Menag Lukman Terbukti Terima Duit Dari Kakanwil Agama Jatim
Laskar FPI tewas ditembak

Headline

Komnas HAM Periksa 8 Ribu Rekaman CCTV Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Romi di KPK 696x465

Headline

Setelah Banding Diterima, Romi Bebas Dari Rutan KPK

Hukum

Yamaha Umumkan Harga Aerox 155 VVA Tipe Standar
Ketua BPK dan Jaksa Agung

Headline

Meski Sudah Tahu, Jaksa Agung Belum Umumkan Tersangka Jiwasraya
johanis tanak edit

Headline

Berlatarbelakang Jaksa Johanis Tanak Diharapkan Bisa Pertajam Kinerja KPK