Gempadewa Sebut KSP Minta KTP Warga Wadas Pasca Dikepung Polisi

- Editor

Sabtu, 12 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situasi Desa Wadas, Jateng, Selasa (8/2/2022). (Foto: Ist)

Situasi Desa Wadas, Jateng, Selasa (8/2/2022). (Foto: Ist)

NasionalPos, Jakarta – Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menyebut Kantor Staf Presiden (KSP) sempat mengunjungi Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo pada Jumat (11/2/2022) usai serangkaian pengepungan yang dilakukan polisi beberapa hari sebelumnya.

Dalam kunjungan, disebutkan perwakilan KSP meminta warga yang menolak pertambangan untuk menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan juga kartu tanda penduduk (KTP).

“Juru bicara KSP meminta kami menunjukkan salinan KTP dan SPPT sejumlah warga yang menolak proyek pertambangan,” tutur perwakilan Gempadewa Isnin Sutrisno melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelahnya, salinan kedua dokumen tersebut difoto dan dikembalikan lagi kepada warga. Saat itu, lanjut Isnin, juru bicara KSP mengatakan dokumen tersebut akan digunakan sebagai data konflik di Wadas dan akan dilaporkan kepada presiden. Selain itu, menurut Isnin, KSP mengklaim bahwa pihaknya hanya mengetahui konflik Wadas dari laporan pengaduan.

Baca Juga :   Pengamat : Sengketa Agraria di Rempang-Galang, Korban Penerapan Ideologi Investasi

“Baik dari warga yang menolak maupun yang menerima proyek ini,” ucap Isnin.

Permintaan tersebut dilakukan saat KSP menemui warga Wadas di Masjid Nurul Huda untuk mendengarkan alasan langsung alasan warga yang menolak pertambangan. Setelahnya, juru bicara KSP menanyakan jumlah warga yang menolak pertambangan.

“Kami menyampaikan bahwa persentase warga yang menolak proyek lebih besar ketimbang warga yang menerima proyek pertambangan,” papar Isnin.

CNNIndonesia.com mencoba menghubungi Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani melalui pesan singkat dan telepon. Hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

Aparat bersenjata lengkap diketahui dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang Andesit untuk keburtuhan bendungan Bener, sejak Selasa (8/2) hingga Jumat (11/2/2022).

Baca Juga :   Bank DKI Raih Penghargaan CSR IDX Channel 2023

Puluhan warga sempat ditangkap aparat. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia. Mereka kemudian dibebaskan. Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas tak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

Ia menyatakan warga Desa Wadas itu selama ini menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut.

“Nah kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga gak peduli gitu, mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas,” ujar Dhanil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/2/2022). (CNN Indonesia.com)

 

 

Berita Terkait

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman
Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Bakal Dihadiri Abah Anies & Cak Imin
KPK Periksa 19 Napi terkait Pungli Petugas Rutan
Berkas Permohonan Gugatan Hasil Pemilu 2024 dari Timnas Amin Telah Diterima MK
Usut Tuntas dan Hukum Seberat-beratnya Pelaku Persekongkolan Jahat Pada Pemilu 2024
Soal Titipan Paket Pekerjaan, 4 anggota DPRD Kota Bandung Diperiksa KPK
Polisi Tangkap Enam Orang Sindikat Pemalsu Materai
Dua Kasus di Jawa Timur Diungkap Satgas Mafia Tanah
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 11:24 WIB

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman

Kamis, 21 Maret 2024 - 20:18 WIB

KPK Periksa 19 Napi terkait Pungli Petugas Rutan

Kamis, 21 Maret 2024 - 20:04 WIB

Berkas Permohonan Gugatan Hasil Pemilu 2024 dari Timnas Amin Telah Diterima MK

Rabu, 20 Maret 2024 - 12:53 WIB

Usut Tuntas dan Hukum Seberat-beratnya Pelaku Persekongkolan Jahat Pada Pemilu 2024

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:16 WIB

Soal Titipan Paket Pekerjaan, 4 anggota DPRD Kota Bandung Diperiksa KPK

Senin, 18 Maret 2024 - 20:57 WIB

Polisi Tangkap Enam Orang Sindikat Pemalsu Materai

Sabtu, 16 Maret 2024 - 19:13 WIB

Dua Kasus di Jawa Timur Diungkap Satgas Mafia Tanah

Sabtu, 16 Maret 2024 - 10:04 WIB

Kasus Korupsi Tower BTS Kemenkominfo Belum Tuntas, AGRAK Adukan Politisi Nasdem Ke Kapolri

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB