Home / Headline / Hukum / Top News

Selasa, 3 Desember 2019 - 20:57 WIB

Gerindra Tegaskan Pemberian Grasi Terpidana Korupsi Harus Punya Alasan Kuat

Nasionalpos.com, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyatakan pemberian grasi kepada Annas Maamun terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan harusnya memiliki alasan yang kuat dan mempunyai sisi keadilan.

“Kalau misalnya kepada mereka yang sudah sepuh diberikan grasi, yah harusnya diberikan semua kepada yang masuk kategori itu,” kata Fadli Zon di gedung DPR RI, Senin (2/12/2019).

Wakil Ketua Partai Ferindra ini menandaskan, jika memang ingin adil, maka pemberian grasi jangan pilih-pilih. Dia melihat pemberian grasi saat ini dilakukan hanya kepada orang tertentu.

Baca Juga  Peran Strategis Alumni ITL Trisakti Membangun Sinergisitas Kampus dengan Dunia Usaha

“Kalau orang perorang, itu akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa?” kata Fadli.

Untuk itu, dirinya meminta agar Presiden Joko Widodo menjelas alasan pemberian grasi pada Anas Maamun yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Riau, Apalagi, dia adalah terpidana korupsi yang masuk sebagai kejahatan extraordinary crime.

“Saya kira inilah yang harus dijawab oleh pemerintah. Sebab itu kan juga menjadi pertanyaaan dari masyarakat dari civil sosiety kenapa kok diberikan pengurangan. Itu saya kira ini yang harus dijawab oleh presiden.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan grasi yang diberikan kepada bekas Gubernur Ria, Anas Maamun yang menjadi terpidana korupsi, lebih karena pertimbangan kesehatan.

Baca Juga  Mahfud Sebut Dana Pilkada Serentak Sudah Cair

“Dia kan sudah pakai oksigen tiap hari, kemudian sakit-sakitan, dan banyak lagi penyakitnya,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat lalu.

Mahfud mengakui ikut menyampaikan masukan soal grasi tersebut dan dari Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang sama.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hukum internasional berlaku bahwa bagi terpidana yang sudah berusia lanjut boleh tidak menjalani penahanan.

“Diberi grasi itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Dia tetap tindak pidananya, hanya saja diampuni dengan pengurangan hukuman, kan gitu,” ujarnya. (*)

Share :

Baca Juga

Top News

Jaksa Tolak JC dan Tuntut Setnov 16 Tahun Penjara

Headline

Mahfud : Din Syamsuddin Bukan Sosok Radikal

Top News

JC Ditolak, Eks Pejabat Bakamla Divonis Penjara 5 Tahun

Headline

Update Data Corona (17/8/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 141.370 Orang dan Meninggal 6.207 Orang

Headline

Arab Saudi: Palestina Syarat Mutlak Buka Hubungan dengan Israel

Headline

Tahun Ajaran Baru, Pihak Sekolah Terapkan Sistem Belajar Selama Masa Pandemi Covid 19.

Headline

Wagub DKI, Ariza Tepis Prediksi Biden Soal Jakarta Akan Tenggelam

Headline

Massa Abu Janda Cs di Balaikota Jakarta Diteriaki “Nasi Bungkus”