Home / Ekonomi / Megapolitan / Top News

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:38 WIB

Gratiskan Tiket MRT/LRT, Memberatkan Beban APBD DKI Jakarta

Nasionalpos.com, Jakarta–Wacana yang dilontarkan Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi soal menggratiskan tiket MRT dan LRT sampai akhir 2019 ternyata mendapatkan respon dari masyarakat, salah satunya datang dari Galuh Siagian coordinator Lembaga Pemantau Transportasi Rakyat.

Menurut Galuh, wacana itu terkesan tidak masuk akal, dan terkesan hanya mencari popularitas semata, mengapa demikian? Karena Transporatasi massal MRT/LRT itu pembangunannya sebagian besar sudah membebani dana dari APBD Provinsi DKI Jakarta, di tambah dengan dana investasi konsorsium perusahaan swasta domsetik maupun perusahaan asing.

“Suhaimi itu kan anggota DPRD DKI Jakarta, mestinya dia tau donk, masalah anggaran pembiayaan yang di perlukan untuk membangun Infrastruktur MRT/LRT beserta armada angkutan tersebut, bukan hanya membebani APBD DKI Jakarta, tapi juga dana investasi, nah kalau di gratiskan tiket naik MRT/LRT, itu akan membebani APBD 2019 dan 2020,”ungkap Galuh Siagian coordinator Lembaga Pemantau Transportasi Rakyat,  saat di temui awak media, Jumaat, 22 Maret 2019 di sekitar Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  MA Kabulkan kasasi Idrus Marham, Hukumannya Dikurangi Jadi Dua Tahun

Jadi, imbuhnya, jika tiket MRT dan LRT Jakarta digratiskan sampai akhir 2019, anggaran subsidinya sangat besar, dan akan menggerus APBD 2019 dan 2020. Total pinjaman ke pemerintah Jepang melalui JICA sebasar Rp25 triliun..Kalau tiketnya digratiskan maka subsidinya membengkak, menyebabkan program penting lainnya tidak bisa laksanakan.

Galuh juga menegaskan,  dalam menetapkan tarif tiket MRT dan LRT Jakarta harus diperhitungkan dengan mengkaji dari berbagai aspek, dan juga memenuhi azas kepatutan dan kewajaran, sehingga tidak membebani warga Jakarta (konsumen) dan juga tidak terlalu membebani APBD DKI Jakarta, ini yang seharusnya di pikirkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Juga DPRD DKI Jakarta, utamanya Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi masalah Transportasi.

Baca Juga  TNI-Polri Gelar Apel Konsolidasi Kesiapan Pengamanan Sidang PHPU

“Wacana yang diucapkan Suhaimi itu, kami menduga untuk komoditas politik belaka, itu pikiran ngawur dan tidak rasional, kalau menggratiskan sehari atau paling lama sepekan itu masih masuk akal, tapi menggratiskan sampai akhir tahun 2019, ya, itu bisa bikin defisit APBD 2019 & APBD 2020, apa dia mau menanggung defisit APBD? Gratiskan Tiket MRT/LRT Tambah Bebani APBD DKI Jakarta ”tukas Galuh.

 

Share :

Baca Juga

Headline

Penyidik Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus Jiwasraya

Megapolitan

DPRD Minta Pengawasan Ketat Pendataan Ulang Penerima KJP

Ekonomi

Ini Aturan Penerbangan New Normal Kemenhub

Top News

KPK Cek Keaslian Barang Mewah Bupati Nonaktif Kukar

Headline

IDI : Hati-Hati Gelombang Kedua Corona

Megapolitan

Ratusan Warga Tak Bisa Gunakan Hak Pilih, KPPS Harus Dipecat

Ekonomi

Dana Tunai Bansos Akan Diterima Melalui Bank BUMN Dan Kantor Pos

Megapolitan

Massa dari Luar Jakarta, Dilarang Datangi TPS