Home / Headline / Nasional / Politik / Top News

Kamis, 2 April 2020 - 21:57 WIB

Gugus Tugas Didesak Ambil Alih PSPB Jabodetabek

Nasionalpos.com, Jakarta – Partai NasDem mendesak Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengambil alih pengusulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek.

“Ini kondisi luar biasa, maka penanganannya juga harus tidak biasa. Virus itu menginfeksi tubuh manusia dengan proses yang cepat, maka harus diimbangi juga dengan pola penanganan yang cepat pula,” tegas politikus NasDem Willy Aditya, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Willy menilai penanganannya sangat lambat. Sebab sudah dua hari Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini belum terlihat sama sekali bentuk pelaksanaannya.

“Katanya pemerintah mau cepat mengatasi corona, tapi sudah dua hari belum juga ada tanda-tanda pelaksanaannya,” ujarnya.

Baca Juga  Ada Inisial BG Disebut Dalam Percakapan Telepon Ajudan Nurhadi Tersangka KPK

Anggota Komisi I DPR ini mengaku bingung dengan gerak dan kepaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Mestinya, sejak PSBB ditandatangani oleh presiden, pejabat yang berwenang bergerak cepat menyusun langkah-langkah apa yang akan dilakukan menyusul keluarnya PP PSBB.

Nyatanya, hingga saat ini belum mendengar rencana apapun dari para kepala daerah terkait PSBB ini. Sementara Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang memberi persetujuan juga tidak kelihatan gerak langkahnya.

Dia menilai ada ego sektoral dan masalah adminitrasi lembaga pemerintahan. Baik ego kementerian maupun ego antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga  Polling CNNIndonesia.com : Mayoritas Warga DKI Dukung Anies Tolak Reklamasi

Begitupun kerja sama di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak padu. Akhirnya sebuah kebijakan yang sudah diambil selalu terkendala di sisi implementasi.

Willy mencontohkan soal pelarangan angkutan umum lewat surat edaran dari Kemenhub kemarin. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum bisa dieksekusi karena bergantung pada keputusan seorang kepala daerah.

Keputusan kepala daerah dalam menerapkan kondisi PSBB harus mendapat izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

“Jadi, berputar-putar seperti lingkaran setan akhirnya. Bagaimana kita bisa cepat jika begini modelnya,” tegas Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.

Dia menandaskan bahwa tugas negara itu melindungi dan melayani warganya. Hal itu harus diterjemahkan lewat keputusan dan kebijakan politik dari para aparat pelaksananya, yakni pemerintah. (*)

Share :

Baca Juga

Headline

TNI AL Bersama Tim Terpadu PSDKP Melaksanakan Pelepasliaran Benih Bening Lobster

Headline

Din : KAMI Berdimensi Politi Tapi Bukan Politik Praktis

Headline

Update Data Corona (9/12/2020) Jumlah Pasien Positif 598.933 Orang dan Meninggal 18.336 Orang

Headline

Jalur KA Lintas Utara Kembali Beroperasi Setelah Terendam Banjir

Headline

MA Kekurangan Hakim

Headline

Din Syamsuddin Desak Pemerintah Usut Dan Protes Pelarungan Jasad ABK WNI di kapal China

Headline

Tagar #DiamDiRumahCuk Muncul Di Tengah Mewabahnya Virus Corona

Politik

Kader Partai Hanura Loncat ke Partai Gerindra & Berkarya