Home / Headline / Hukum

Jumat, 24 Desember 2021 - 01:11 WIB

Indeks Negara Hukum Indonesia 2021 Turun ke Peringkat 68

NasionalPos.com, Jakarta – Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) 2021 turun dari tahun sebelumnya. Tahun ini, INHI tercatat 0,67 atau lebih rendah dari 2020, 0,68. Dengan penurunan indeks itu, maka peringkat INHI pada posisi 68 dari 139 negara.

Demikian disampaikan World Justice Project (WJP) dalam diskusi daring, Kamis (23/12/2021).

Ahli Rule of Law Index WJP Erwin Natosmal Oemar menjelaskan, perhitungan itu diambil dari pengumpulan data yang dilakukan terhadap 1.004 responden rumah tangga, 27 ahli dan praktisi hukum. Terdapat empat indikator utama yaitu akuntabilitas, hukum yang adil, transparan dan penyelesaian imparsial serta mudah diakses. Dari empat itu kemudian diturunkan menjadi 8 indikator.

Baca Juga  Kasal: Sangatlah Penting Membangun Kemistri Prajurit Dengan Senjatanya

“Penurunannya agak tipis 0,01 dari tahun sebelumnya atau turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia saat ini berada di peringkat 68 dari 139 negara,” kata Erwin.

Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 9 dari 15 negara. Erwin menyebut capaian itu tak berubah dengan tahun lalu.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan terdapat penurunan nilai di lima indikator INHI. Penurunan terjadi di indikator pembatasan kekuasaan, sistem peradilan perdata, sistem peradilan pidana, keterbukaan pemerintah dan perlindungan hak hak dasar (fundamental rights).

Sementara itu, dua indikator stagnan yaitu penegakan aturan (regulatory enforcement) dan ketertiban dan keamanan (order and security). Ia menyebut, hanya satu indikator yang naik tipis yaitu indikator absennya korupsi.

Baca Juga  HRS Sampaikan Lima Amanat Dalam Reuni 212

Erwin menjelaskan, faktor kepemimpinan sangat memengaruhi penerapan prinsip prinsip hukum di Indonesia, terutama di sektor pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga, ia menilai pemerintah Indonesia harus punya strategi dan keseriusan untuk menghadapi permasalahan si dua sektor tersebut.

“Indonesia punya permasalahan dengan isu korupsi, sistem peradilan perdata dan sistem peradilan pidana. Sayangnya pemerintah tidak punya strategi yang jitu untuk keluar dari permasalahan ini. Tidak adanya keseriusan pemerintah sekarang untuk menempatkan prinsip prinsip negara hukum sebagai standar dalam membangun pemerintahan,” paparnya. (*)

 

 

Share :

Baca Juga

Headline

Kasau Perintahkan WARA Tingkatkan Keterampilan

Headline

Yasonna Diultimatum Massa Aksi Gerakan 221

Headline

Abis DIkritik, Kini Mega ‘Sayang’ Jokowi Agar Dukung Puan di 2024

Headline

Timsel Umuman Pendaftaran Calon Anggota KPU dan Bawaslu Mulai Dibuka Senin (18/11/2021)

Headline

Erdogan Pastikan Masjid Hagia Sohpia Akan Tetap Jadi Gedung Warisan Dunia

Headline

Update Data Corona (16/9/2021) Jumlah Pasien Positif 4.181.309 Orang dan Meninggal 139.919 Orang

Ekonomi

Jokowi Bentuk Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Headline

KPK Janji Tuntaskan Kasus Suap Emirsyah Satar Pada Agustus 2019