Nasionalpos.com, Jakarta – Di tahun anggaran 2017, total dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) seluruh Indonesia sebesar Rp72.305.112.761.791. Anggaran puluhan triliun ini terdiri dari total dana hibah dan bansos 34 Provinsi sebesar Rp54.486.331.638.509 serta dana hibah dan bansos 508 kabupaten/kota sebesar Rp17.818.781.123.283.
Dana hibah dan bansos yang jumlahnya fantastis tersebut digelontorkan saat menjelang pemilu serentak di tahun 2018 ini. Karena itu, publik patut mengetahui aliran dana hibah dan bansos itu agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Jumlah dana hibah dan bansos yang digelontorkan daerah seluruh Indonesia jika ditotal jumlahnya lebih dari Rp72 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, tentu berpotensi disalahgunakan apalagi menjelang tahun politik 2018 khususnya Pilkada serentak,” beber Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Nasionalpos.com di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Uchok mengungkapkan, untuk daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, terdapat 154 daerah (39 kota dan 115 kabupaten) yang akan melaksanakan pemilu. Dan, daerah yang akan ikut Pilkada serentak termasuk yang menggelontorkan dana hibah dan bansos.
Berikut alokasi dan realisasi dana hibah yang paling besar khusus daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018
Untuk tingkatan kota Dari 39 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, seluruhnya mengalokasikan anggaran hibah dan bansos, adapun yang paling besar menganggarkan dana hibah dan bansor adalah :
Kota Bandung sebesar Rp375.815.368.315 adapun dana yang berhasil direalisasikan dalam semester 1 hanya senilai Rp76.385.000.950 atau 20 persen saja dari yang ditargetkan.
Kota Bekasi yang terbesar kedua dengan anggaran hibah dan Bansos mencapai Rp154.559.118.000 dan yang berhasil direalisasikan di semester 1 hanya senilai Rp42.951.965.000 setara 28 persen.
Kota Bogor anggaran sebesar Rp108.873.802.400 realisasi senilai Rp38.073.531.000 setara 35 persen.
Kota Malang anggaran sebesar Rp73.395.320.000 realisasi senilai Rp5.217.300.000 setara 7 persen.
Kota Makassar anggaran sebesar Rp70.219.900.000 realisasi senilai Rp24.835.000.000 setara 35 persen.
Kota Tangerang anggaran sebesar Rp68.624.918.770 realisasi senilai Rp17.754.706.100 setara 26 persen.
Kota Kediri anggaran sebesar Rp65.738.928.600 realisasi senilai Rp24.754.950.579 setara 38 persen.
Kota Cirebon anggaran sebesar Rp57.447.911.500 realisasi senilai Rp39.722.185.865 setara 69 persen.
Kota Padang anggaran sebesar Rp47.118.498.220 realisasi senilai Rp8.113.250.000 setara 17 persen.
Kota Palembang anggaran sebesar Rp45.265.713.500 realisasi senilai Rp11.346.023.152 setara 25 persen.
Sedangkan dari 115 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu, hanya Kabupaten Mimika yang tidak mengalokasikan dana hibah dan Bansos. Berikut 10 kabupaten yang paling besar anggaran hibah dan bansos serta realisasi di semester 1 tahun anggaran 2017.
Kabupaten Bogor yang paling besar dengan anggaran hibah dan bansos mencapai Rp231.328.384.000 adapun yang terealisasi hanya senilai Rp 63.810.292.746 setara 28 persen.
Selanjutnya Kabupaten Pasuruan anggaran sebesar Rp176.244.385.025 Realisasi senilai Rp41.285.519.000 setara 23 persen.
Kabupaten Puncak anggaran sebesar Rp167.568.700.000 Realisasi senilai Rp84.432.108.000 setara 50 persen.
Kabupaten Tangerang anggaran sebesar Rp 161.550.000.000 realisasi senilai Rp19.608.600.000 setara 12 persen.
Kabupaten Lumajang anggaran sebesar Rp122.760.807.679 realisasi senilai Rp39.823.657.85.
“Publik wajib mengetahui penyaluran dana hibah dan bansos. Begitupun KPK harusnya jeli jangan sampai bantuan menggunakan uang negara untuk kepentingan memenangkan pertarungan politik di Pilkada 2018,” pungkas Uchok. []
