NasionalPos.com, Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu, 15 Juni 2022. Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulklifi Hasan atau Zulhas yang menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, ternyata juga mendapatkan respon dari masyarakat, bahkan cenderung menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, salah diantaranya yang merespon kebijakan tersebut, adalah Direktur Program IPW (Indonesia Procurement Watch) Hayie Muhammad, saat di hubungi awak media, Jum’at, (17/ 06/2022).
Ia mengatakan Zulkifli akan kesulitan memegang amanat sebagai Menteri Perdagangan, karena tidak memiliki kompetensi di bidang perdagangan, sehingga dapat diprediksi, selama 1 thn pertama dia baru belajar menjadi menteri, bertanya kiri-kanan.
“Ya, pada akhirnya dia akan diarahkan oleh staf-stafnya nya yang disinyalir sudah dikuasai oleh kartel, misalnya saja yang kami cermati mengenai carut marut Migor, nah kami menemukan indikasi adanya Matarantai Migor yang sudah dikuasai kartel, dengan demikian rasanya tidak akan mampu dia memperbaiki apalagi menyelesaikan masalah ini”ungkap Hayie Muhammad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, ketika di minta pendapatnya mengenai sistem Procurement di Indonesia, yang terkait erat dengan sektor perdagangan di Republik Indonesia ini, Hayie Muhammad mengatakan dari hasil pengamatan Program IPW (Indonesia Procurement Watch), bahwa Sistem procurement di negeri ini, sudah sedemikian kental dengan KKN, sehingga pembenahan apapun rasanya sulit untuk mencegah terjadi KKN, seedangkan upaya yang dilakukan pembenahan tidak menyentuh hal mendasar penyebab KKN, tetapi hanya sebatas prosedural, nah kalau ingin ada pembenahan, maka harus ada respon keras terhadap proses perencanaan sampai eksekusinya, seperti misalnya pada setiap paket PBJ, sudah septutnya harus diawasi secara ketat baik ditingkat internal maupun terlebih pada tingkat eksternal misalnya BPK., serta tentunya hal tersebut harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalukan pengawasan, adapun perubahan sistem Procurement ini dapat di lakukan oleh pemerintah, terutama di sektor perdagangan, bisa di lakukan oleh Menteri Perdagangan, namun terkait dengan Menteri Perdangangan yang baru, rasanya Rekam jejak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, tidak satupun mendukung dia dapat mengubah sistem, apalagi sistem proc pemerintah.
“Jadi dia hanya akan menjalankan jabatan menteri sebagai hasil kesepakatan politik bukan krn dia punya kemampuan, jadi masyarakat jangan berharaplah terhadap Menteri Perdagangan sekarang ini”pungkas Hayie Muhammad (*dit)
