Home » Ekonomi » IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

dito 17 Jun 2022 115

NasionalPos.com, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu, 15 Juni 2022. Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulklifi Hasan atau Zulhas yang menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, ternyata juga mendapatkan respon dari masyarakat, bahkan cenderung menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, salah diantaranya yang merespon kebijakan tersebut, adalah  Direktur Program IPW (Indonesia Procurement Watch) Hayie Muhammad, saat di hubungi awak media, Jum’at, (17/ 06/2022).

Ia mengatakan Zulkifli akan kesulitan memegang amanat sebagai Menteri Perdagangan, karena  tidak  memiliki  kompetensi di bidang perdagangan, sehingga dapat diprediksi, selama 1 thn pertama dia baru belajar menjadi menteri, bertanya kiri-kanan.

“Ya, pada akhirnya dia akan diarahkan oleh staf-stafnya nya yang disinyalir sudah dikuasai oleh kartel, misalnya saja yang kami cermati mengenai carut marut Migor, nah kami menemukan indikasi adanya Matarantai Migor yang sudah dikuasai kartel, dengan demikian rasanya tidak akan mampu dia memperbaiki apalagi menyelesaikan masalah ini”ungkap Hayie Muhammad.

Baca Juga :  Satgas BLBI Amankan Rp28 Triliyun Hak Tagih Negara, Menko Polhukam: Ini Sudah Luar Biasa

Sementara itu, ketika di minta pendapatnya mengenai sistem Procurement di Indonesia,  yang terkait erat dengan sektor perdagangan di Republik Indonesia ini, Hayie Muhammad mengatakan dari hasil pengamatan Program IPW (Indonesia Procurement Watch), bahwa Sistem procurement di negeri ini, sudah sedemikian kental dengan KKN, sehingga pembenahan apapun rasanya sulit untuk mencegah terjadi KKN, seedangkan upaya yang dilakukan pembenahan tidak menyentuh hal mendasar penyebab KKN, tetapi hanya sebatas prosedural, nah kalau ingin ada pembenahan, maka harus ada respon keras terhadap proses perencanaan sampai eksekusinya, seperti misalnya pada setiap paket PBJ, sudah septutnya harus diawasi secara ketat baik ditingkat internal maupun terlebih pada tingkat eksternal misalnya BPK., serta tentunya hal tersebut harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalukan pengawasan, adapun perubahan sistem Procurement ini dapat di lakukan oleh pemerintah, terutama di sektor perdagangan, bisa di lakukan oleh Menteri Perdagangan, namun terkait dengan Menteri Perdangangan yang baru, rasanya Rekam jejak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, tidak satupun mendukung dia dapat mengubah sistem, apalagi sistem proc pemerintah.

Baca Juga :  Pesan Sang Ayah Pada Dedy Yon, Dalam Pembekalan Kordinator TPS

“Jadi dia hanya akan menjalankan jabatan menteri sebagai hasil kesepakatan politik bukan krn dia punya kemampuan, jadi masyarakat jangan berharaplah terhadap Menteri Perdagangan sekarang ini”pungkas Hayie Muhammad (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di HUT ke-81 RI, FSAB Menyerukan Untuk Bersatu dan Berkarya Bagi Kemajuan Bangsa

dito

17 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Pada Tanggal 17 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.   Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, serta tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x