Home / Headline / Politik / Top News

Sabtu, 7 Agustus 2021 - 19:51 WIB

Jelang Hari Kemerdekaan, Rijal Kobar Serukan Revolusi

Rijal KOBAR

Rijal KOBAR

NasionalPos.com, Jakarta – Menjelang usia Republik Indonesia ke – 76 tahun, Ketua Umum Komando Barisan Rakyat (KOBAR) Rijal menyerukan revolusi. Perubahan mendasar dan secara menyeluruh untuk memperbaiki kondisi bangsa yang semakin terpuruk.

“Negeri yang sama-sama kita cintai ini sebentar lagi genap berusia 76 tahun. Tapi, kita semua merasakan bahwa sampai saat ini kondisi bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, semakin terpuruk. Semua sektor kehidupan menyangkut rakyat semakin terpuruk. Karena itu harus revolusi, melakukan perubahan mendasar menuju Indonesia lebih baik sesuai amanat konstitusi kita, yakni mensejahterakan kehidupan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial ,” tandas Rijal kepada wartawan, Sabtu (7/8/2021).

Rijal menjelaskan, semua sektor kehidpan rakyat semakin terpuruk, mulai dari sector ekonomi, sosial, politik, hukum, demokrasi dan lainnya. Karena itu, harus ada revolusi untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

“Sekarang ini, kondisi terpuruk semua sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hukum, politik, demokrasi. Karena itu, kami serukan revolusi atau perubahan mendasar dan total menuju ke arah yang baik,” jelas Rijal.

Baca Juga  Rekan Bisnis Sandiaga, Andreas Lapor Balik Edward Soeryadjaja Cs

Lebih lanjut, Rijal memaparkan, soal kondisi ekonomi yang terpuruk sangat dirasakan masyarakat kelas bawah yang jumlahnya mayoritas. Utang negara semakin membengkak akan membebani rakyat yang sudah terpuruk akibat kebijakan salah di masa pandemi covid-19 ini.

Begitupun keadilan hukum yang didambakan juga jauh dari harapan, bahkan merosot. Hukuman para koruptor dikurangi, sementara rakyat jelata yang sekedar menyuarakan hak politiknya dipidana berat bahkan melebihi hukuman para koruptor.

“Hukum negeri ini sudah amburadul. Tak ada lagi, komitmen pemberantasan korupsi, lihat saja bagaiamana KPK dilemahkan dan mantan terpidana korupsi diberi posisi sebagai komisaris BUMN. Sementara, rakyat jelata kesulitan mencari makan dan gerakannya dibatasi dengan kebijakan pemerintah menanggulangi covid-19,” papar Rijal

Sementara, kehidupan politik dan demokrasi juga sangat memprihatinkan. Gerakan moral para mahasiswa ‘dibungkam’ dengan bermacam dalih yang tak logis. Sejumlah ulama dan aktivis pun dibungkam dengan cara dipidana penjara. Di sisi lain, anggota dewan yang seharusnya mewakili suara rakyat justru diam, bahkan menjadi ‘lawan’ rakyat.

Baca Juga  Mantan Pimpinan KPK Kritik Keras Jokowi

“kehidupan politik dan demokrasi kita sangat memprihatinkan. Ulama dan aktivis dipenjara dengan alasan yang tak masuk akal. Para anggota dewannya diam dan cenderung menjadikan rakyat yang memilihnya menjadi ‘lawan’. Tak ada sama sekali pembelaan pada rakyat, politisi di parlemen hanya mendengar arahan partainya yang sudah berkonspirasi dengan para konglomerat hitam, itulah oligarki,” tegas Rijal.

Bertolak dari kondisi negeri tersebut, Rijal pun berharap semua elemen bangsa ini khususnya para akademisi, mahasiswa dan aktivis untuk segera mengambil sikap untuk melakukan perubahan.

“Mari kita semua khususnya para akademisi, mahasiswa dan aktivis bergandengan tangan, merapatkan barisan  Dan, mohon doa dari para ulama agar niat mulia kita semua melakukan perubahan menuju Indonesia jauh lebih baik seperti harapan kita semua bisa benar terwujud. Kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun tak lebih hanya seremnoial, tapi sejatinya kita belum merdeka, belum terpelas dari kemiskinan, kebodohan dan pembungkaman hak-hak politik,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Headline

HMI MPO Akan Gelar Kongres ke-32 di Kendari

Headline

Ombudsman Serahkan Temuan Maladministrasi Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Kepada Jokowi

Nasional

FMIPA UNIMED Buka Prodi Baru, Ilmu Komputer

Top News

Gatot Nurmantyo Bidik Koruptor

Headline

Penerapan PSBB Seluruh Jabar Mulai 6 Mei Hingga 19 Mei 2020

Headline

Mahfud Sebut Kasus BLBI Bisa Diselesaikan Secara Pidana

Top News

Uchok : Ahok Center Panen Proyek

Ekonomi

Utang Pemerintah Capai Rp3.500 Triliun Lebih