Home / Headline / Hukum / Top News

Senin, 8 Juni 2020 - 13:28 WIB

Jokowi Perintahkan 3 Kementerian Laksanakan Rekomendasi KPK Terkait Defisit BPJS

NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Jokowi memerintahkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait defisit BPJS.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati setelah menerima tembusan surat dari Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

“KPK telah menerima tembusan surat dari Presiden melalui Setneg tersebut. Dalam surat itu Setneg meminta tiga kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS kesehatan sesuai kewenangan masing-masing,” kata kata Ipi, Senin (8/6/2020).

Baca Juga  Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Freeport Tanda Amburadulnya Birokrasi

Sebelumnya, KPK mengirimkan surat berisi rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS ke Presiden Jokowi dan sejumlah kementerian pada 30 Maret 2020.

“KPK berharap ketiga kementerian tersebut menindaklanjuti rekomendasi KPK secara serius,” tegas Ipi.

Dalam suratnya yang dikirim ke Presiden tersebut, KPK tidak merekomendasikan iuran BPJS kesehatan dinaikkan seperti kebijakan Jokowi. Sebab, KPK menemukan defisit BPJS terjadi karena ada sejumlah salah kelola dalam jaminan sosial tersebut.

Baca Juga  Jumlah Korban Meninggal Akibat Corona di Indonesia Menjadi 58 Orang

Untuk itu, KPK merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran, melakukan penertiban kelas rumah sakit, dan mengimplementasikan kebijakan urun biaya untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.

KPK juga merekomendasikan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan; dan mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. KPK juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat penarikan biaya untuk peserta yang menunggak. (*)

Share :

Baca Juga

ketua PK Duren sawit Partai Golkar

Hukum

Diduga Diskreditkan Ketum DPP Partai Golkar, Akar Rumput Bergerak Laporkan Haris Pertama Ke Polda Metro Jaya
Mahkamah Agung 696x407

Top News

MA Tegaskan Pengadilan Umum dan Militer Tak Boleh Pungut Biaya Kepada Pemohon Surat Keterangan
Capim KPK disahkan

Headline

Firly Cs Sah Jadi Capim KPK
pelabuhan

Headline

Kepala Bea Cukai Batam Diperiksa Penyidik Kejagung Terkait Kasus Importasi Tekstil
BPBD mobil

Headline

Kota Balikpapan Disambangi BNPB Mengajar
korupsi

Megapolitan

Ka. PTSP DKI Eddy Junaedi Cs Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Terbakar kilang minyak pertamina Cilacap

Ekonomi

Api Masih Berkobar di Kilang Minyak Pertamina di Cilacap
Arya Sinulingga

Headline

Belasan Polda Terima Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Oleh Stafsus MenBUMN