Home / Top News

Jumat, 23 Maret 2018 - 18:37 WIB

Jokowi Tak Masalah KPK Periksa Puan dan Pramono

Jokowi, Megawati dan Puan Maharani

Jokowi, Megawati dan Puan Maharani

Nasionalpos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko PMK Puan Maharani terkait kasus korupsi e-KTP.

“Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Jokowi di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi munculnya nama Puan dan Pramono yang disebut menerima aliran dana haram e-KTP dalam persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca Juga  Mantan Anggota BPK Ditahan KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Kemen PUPR

Jokowi menyatakan jika memang Puan dan Pramono terbukti terlibat, maka tak ada alasan bagi KPK untuk tidak memeriksanya. Sebab, semua pihak harus berani bertanggung jawab. “Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti hukum yang kuat,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR RI Setnov menyebut nama dua petinggi politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga  IPK dan Artis Laporkan Pabrik VCD Bajakan ke Bareskrim Polri

Bahkan, Setnov mengatakan bahwa Puan dan Pramono menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP.

Setnov menuturkan, hal itu diketahuinya saat melakukan pertemuan dikediamannya yang dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

“Waktu itu ada pertemuan dirumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, disana mereka bilang berikan ke Puan Maharani USD500 ribu dan Pramono Anung Rp500 ribu,” kata Setnov.  [ ]

 

Share :

Baca Juga

Ekonomi

BI Catat Awal Maret 2021 ALiran Dana Asing Keluar Rp400 Miliar

Megapolitan

JPM Desak Anies Pecat Santo Pejabat Pemberi Suap Kasus Korupsi PHB Jakbar

Nasional

Waskita Karya Tidak Pedulikan Fasilitas Toilet Untuk Pemudik

Top News

KPK Diminta Periksa Menaker Soal Laptop

Headline

Pemprov DKI Sanksi Tegas Pelanggar PSBB Pakai Rompi Oranye Mirip KPK

Ekonomi

Tujuh Perusahaan Pelat Merah Ini Segera Dibubarkan Erick

Headline

Tokoh Sekuler Ataturk Akan Dijadikan Nama Jalan di Kawasan Menteng

Headline

Ini Penyebab TGUPP DKI Kerap Mendapat kritik