Home / Headline / Top News

Minggu, 1 Agustus 2021 - 15:13 WIB

Jokowi Tata Ulang Posisi Wamendikbudristek

NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatur ulang syarat dan tanggungjawab wakil Menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek..

Dalam perpres tersebut, posisi Wamendikbudristek diatur dalam pasal 2. Pasal itu menyebut wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membantu kerja menteri di Kemendikbudristek.

“Dalam memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang diunggah situs resmi Setneg.

Baca Juga  Review Adsense

Pasal 2 ayat (2) Perpres itu menyebut posisi Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri pun berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap menteri.

Ayat (5) pasal Perpres mengatur soal tugas dan ruang lingkup wakil menteri. Ruang lingkup bidang tugas Wamendikbudristek di antaranya:

  1. Membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kementerian
  2. Membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

Sebelumnya, Kemendikbudristek hanya dipimpin oleh seorang menteri. Jabatan Mendikbudristek saat ini diduduki oleh Nadiem Makarim.

Baca Juga  YLKI Desak PLN Buka Pengaduan Soal Lonjakan Tagihan Listrik Konsumen

Perpres ini dibuat seiring ditetapkannya pengubahan Kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Seperti, diketahui, sebelum disandingkan dengan Riset dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai kementerian tersendiri.

Jokowi resmi menetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai bagian dari 34 Kementerian Negara. Ketetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Perpres 32/2021 diteken pada 28 April 2021. (*)

 

Share :

Baca Juga

Top News

SBY Mohon Keadilan, Polisi Belum Ambil Tindakan Soal Penyadapan

Headline

Anak Megawati Jabat Ketua DPR Periode 2019 – 2024

Top News

Maarif Sarankan Presiden Jokowi Bujuk PDIP Tolak Revisi

Headline

Kabakamla : Negara Harus Hadir di Perairan Natuna

Headline

BEM SI : tujuh Tahun Rezim Jokowi Alami Kemunduran

Headline

Usai Bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung Cs Bentuk New KPK

Nasional

Pemkab Pacitan terlambat Tetapkan KLB Hepatitis A

Headline

TNI dan Polri Divaksin Corona Mulai Awal Maret