Home / Top News

Jumat, 17 Maret 2017 - 15:36 WIB

JPM Desak Bareskrim Usut Dana Hibah Bakesbangpol DKI 2016

JAKARTA, NasionalPos – Ketua Jakarta Procurement Monitorng (JPM), Ivan Parapat mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2016 sekitar Rp2,1 Miliar.

“Kami menduga ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran Bakesbangpol DKI, makanya kami desak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Dananya menggunakan APBD DKI 2016, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tandas Ivan kepada NasionalPos.com di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Baca Juga  Biden Perintahkan FBI Buka Dokumen Peristiwa 911

Ivan menjelaskan, indikasi adanya penyelewengan dapat ditelusuri dari laporan akuntan publik. Nyatanya, sampai saat ini pihak Bakesbangpol DKI yang dimintai informasi soal nama akuntan publiknya, tak pernah terbuka.

“Kami sudah mengirim surat konfirmasi kepada mantan Kepala Bakesbangpol saudara Ratiyono (Saat ini menjabat Kadispora DKI) soal akuntan publik, misalnya dana hibah untuk FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tapi tak ada jawabannya. Sehingga, kecurigaan menguat tentang ada tidaknya akuntan publik tersebut,” beber Ivan.

Baca Juga  RUU Otsus Papua Disahkan Menjadi UU

Apalagi, lanjut Ivan, sesuai data yang diperoleh, jasa akuntan publik FKDM sebesar Rp32 juta. Artinya, akuntan publik itu ada, tapi tidak diketahui nama akuntan publiknya. “Kalau memang akuntan publiknya ada, kenapa disembunyikan identitasnya?. Kalau terbuka, tentu tak ada kecurigaan,” pungkas Ivan. (rid)

Share :

Baca Juga

Headline

Masyarakat Tanjung Balai Gotong Royong Sambut Bulan Ramadhan

Ekonomi

Sebanyak 160 Entitas Ilegal Ditemukan

Politik

Daryatmo Ketum Partai Hanura, OSO Dipecat

Top News

Buni Yani Kecewa terhadap Hakim

Hukum

Ratusan Model Dewasa dan Artis “Dibandrol” Sampai Rp100 Juta/Kencan

Headline

LBP Akan Longgarkan Sejumlah Wilayah Karena Trend Penurunan Covid-19

Headline

Bupati Hulu Sungai Utara Dicegah ke Luar Negeri Oleh KPK

Headline

DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada