Home / Megapolitan / Top News

Senin, 18 Maret 2019 - 09:09 WIB

Dugaan Tipikor Korupsi Pengadaan HDPE Rp 55 M Di Dinas Lingkungan Hidup Era Ahok di Laporkan ke Jampidsus Kejagung

Nasionalpos.com, Jakarta — Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, sudah menjadi consensus nasional bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara ini, mesti berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun realitasnya penanganan terhadap pengaduan dugaan kasus tindak pidana korupsi, nampaknya masih lamban, tidak profesional dan bahkan terkesan masih adanya prosedur yang berbelit-belit , indikasi tersebut, nampak pada penanganan Dugaan Tipikor pada Pengadaan Penyekat Sampah High Density Polyethylene (HDPE) TA 2017 senilai Rp. 55.604.340.000,- pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup era Gubernur Ahok, demikian di sampaikan Ivan Parapat, SH, Ketua Jakarta Procurement Monotoring, saat di hubungi melalui telpon selularnya, Minggu, (17/3/2019) di Jakarta.

Baca Juga  Perlu di Bentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

“ Kasus ini sudah kami laporkan ke Gubernur Anies Baswedan, namun responnya biasa-biasa saja, bahkan di tanggapi Plt. Ka. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta Ir. H. Andono Warih, M.Sc, dengan jawaban normatif tidak menyentuh hal yang substansi pokok masalah kasus ini,”ungkap Ivan.

Menurut Ivan, Kasus dugaan korupsi ini juga sudah dilakukan Penyelidikan oleh Dir. Krimsus Polda Metro Jaya,dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint.Lidik/20/I/RES.3.3/2019 Dit. Reskrimsus tanggal 14 Januari 2019, namun penyelidikan ini baru menyentuh ke pihak Perusahaan saja, padahal seharusnya pemeriksaan/penyidikan kasus tersebut tidak hanya menyentuh Perusahaan atau Pejabat Lapisan bawah (misalnya: Junjungan Sihombing ) tapi juga mampu menyeret pertanggungjawaban Kadis Lingkungkan Hidup Prov. DKI Jakarta ( sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ) dalam kasus ini, di duga ada Mark Up kemahalan harga, karena untuk satu titik bisa mencapai biaya Rp. 292.654.421 sementara alat tersebut dipasang sebanyak 190 titik. kasus tersebut, juga belum di sentuh oleh aparat kejaksaan,
“Nah, oleh karena itu, kami melaporkannya ke Jampidsus Kejagung RI melalui surat per tgl 28/2-2019 dgn No. Surat: 002/JPM-Jampidsus Kejagung/Ext/II/2019, dengan harapan aparat kejaksaan mesti turut menangani kasus yang merugikan Negara milyaran rupiah.”tandas Ivan.(*)

Share :

Baca Juga

Headline

Ditentang Aktivis, Parlemen Korsel Tetap Sahkan UU Larangan Propaganda Anti Korut

Headline

Airlangga : PPKM Jawa – Bali Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

Headline

Dianggap Menghina, Pemuda Utara Tuntut Yasonna Minta Maaf

Headline

Polisi Tambah 100 Titik Penyekatan PPKM Darurat di Ibukota dan Sekitarnya

Headline

Aksi Mahasiwa Merebak Jelang Pelantikan Jokowi – Maruf

Headline

Ratusan Napi Terpapar Virus Corona, China Pecat Sipir

Nasional

Sebanyak 27 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat

Headline

Update Data Corona (12/8/2021) Jumlah Pasien Positif 3.774.155 Orang dan Meninggal 113.664 Orang