Home / Headline / Megapolitan / Top News

Rabu, 6 November 2019 - 19:37 WIB

JPM: Penetapan Pemenang Tender RTH oleh PPBJ DKI Berpotensi Merugikan Negara

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), ivan parapat, SH menilai penetapan pemenang tender Pembangunan RTH Rw. 07, Kel.Penggilingan Kec.Cakung – Jakarta Timur berpotensi merugikan negara.

Untuk diketahui, Dinas Kehutanan Pemprov. DKI Jakarta melalui kelompok kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja PPBJ) Prov. DKI Jakarta sudah melakukan tender Pembangunan RTH Rw. 07, Kel.Penggilingan Kec.Cakung – Jaktim kategori Pekerjaan Konstruksi dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.693.378.203,36

Menurut Ivan, hasil dari tender proyek yang dilaksanakan Pokja PPBJ menetapkan pemenang tender CV. Alkomber Karya.

“Setelah ditender, maka pemenangnya adalah CV. Alkombar Karya yang beralamat di Jl.Agam I No. 105, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo-Padang, SumateraBarat. Adapun harga penawaran sebesar Rp. 2.693.378.203,36 atau 89.67% dari HPS,” jelas Ivan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca Juga  Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Senin (1/6/2020)
Proyek RTH Rw. 07, Kel.Penggilingan Kec.Cakung – Jakarta Timur yang tengah diinvestigasi oleh tim JPM.

Atas penetapan pemenang tender itu, lanjut Ivan, maka pihaknya mempertanyakan dua hal kepada Kepala Pokja PPBK Pemprov DKI Jakarta. Yakni, pertama apakah dalam proses penetapan pemenang lelang sudah melakukan klarifikasi verifikasi domisili pemenag lelang berikut syarat-syarat kelengkapan alat-alat teknis pekerjaan?

Kedua, apakah penetapan pemenang tender itu tidak berpotensi merugikan negara? Karena, JPM menemukan fakta ada peserta tender penawar terendah, yaitu: PT. Elekcon Satokindo dengan harga Rp. 2.462.740.646,65 atau 81,99% dari HPS. Artinya, ada selisih harga Rp. 230.637. 656 yang dikhawatirkan menjadi potensi kerugian negara.

Baca Juga  Sekda Jabar Nonaktif Ditahan KPK Terkait Kasus Meikarta

Menurut Ivan, alasan JPM mempertanyakan kedua hal tersebut berdasarkan Perpres RI No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lalu UU. No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU. No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Maka dari uraian tersebut, JPM mendesak agar pihak PPBJ Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian ulang terhadap putusan penetapan pemenang Lelang tersebut, sebagai upaya kita mencegah adanya kerugian negara. Untuk itu, saat ini JPM sudah bentuk tim investigasi untuk memantau hasil kerja proyek tersebut” pungkas Ivan. (*)

Share :

Baca Juga

Headline

ICW Minta KPK Telusuri Siapa Saja Yang Melindungi Nurhadi

Headline

Prihatin Dengan Kondisi Bangsa, Para Aktivis Bentuk Barisan Oposisi Merah putih (BOM)

Megapolitan

Pejabat era Anies harus Loyal dan Professional

Politik

DPR Didesak Bentuk Pansus Adu Domba Terkait Pidato Jokowi di Sentul

Headline

ICW : Juliari Layak Dihukum Seumur Hidup

Headline

Sebanyak 135 Napi Asimilasi Kembali Ditangkap Polisi

Megapolitan

Deklarasi Artis Anti Narkoba di Polres Jakarta Selatan

Ekonomi

Komisi V DPR RI Meminta Menhub Segera Selesaikan Urusan Transportasi Online