Home / Nasional / Uncategorized

Selasa, 7 Mei 2019 - 12:54 WIB

Ketua DPR Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasionalpos.com,Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan melalui persiapan dan kajian matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

“Dalam diskusi kecil sambil menunggu azan Magrib bersama Wapres, Ketua MPR, Ketua DPD dan saya sebagai Ketua DPR, Presiden menjelaskan dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru. Bahkan Presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun. Intinya kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. Semua nanti, kata Presiden, akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN,” jelas Bamsoet.

Baca Juga  Luhut Larang Orang Dari Inggirs dan Australia Masuk Indonesia

“Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp 480 triliun,” tambah Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, hasil kajian pemindahan ibu kota negara yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja dengan berbagai komisi di DPR RI.

“Rabu, 8 Mei 2019 nanti DPR RI akan kembali membuka masa persidangan. Rencana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja pemerintah dengan komisi terkait di DPR RI, agar tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan. Selain itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, yang saat ini dimiliki oleh Jakarta. Jika jadi dipindah, undang-undang tersebut tentu akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara,” jelas Bamsoet.

Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara patut diberikan apresiasi. Ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin pertumbuhan pembangunan hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja.

“Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah sering diwacanakan di berbagai era pemerintahan sebelumnya. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo kembali menunjukan komitmen pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara,” terang Bamsoet.

Baca Juga  Update Data Corona (1/7/2021) Jumlah Pasien Positif 2.203.108 Orang dan Meninggal 58.995 Orang

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap, Indonesia tidak hanya meniru berbagai negara dalam memindahkan ibu kotanya. Tetapi, Indonesia harus menjadi contoh baru bagi negara lainnya yang ingin memindahkan ibu kota.

“Berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika, Australia punya kesuksesan masing-masing dalam memindahkan ibu kota negara. Begitupun dengan Indonesia, jika nanti jadi memindahkan ibu kota negara, harus ada nilai-nilai penting yang kita berikan kepada dunia sebagai teladan,” papar Bamsoet.

Nilai-nilai tersebut, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini misalnya, pemindahan ibu kota negara bukan hanya menghidupkan wilayah disekitar ibu kota baru saja, melainkan yang paling penting tidak sampai menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru. Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai.

“Berbeda dengan masalah geologi, ekonomi, maupun pembangunan, masalah sosial adalah hal yang sangat fundamental untuk diwaspadai. Karena sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Karena itu sosialisasi dengan pendekatan kebudayaan sangat penting untuk dilakukan. Pemindahan ibu kota negara tidak hanya mengembangkan wilayah baru, namun juga harus kian menyolidkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa,” demikian Ketua DPR. (*)

 

 

Share :

Baca Juga

Headline

Hati-hati Beredar Surat Palsu Tentang Pengangkatan Honorer

Headline

Aktivis HAM HS Dillon Meninggal Dunia

Headline

LBP Akan Longgarkan Sejumlah Wilayah Karena Trend Penurunan Covid-19

Nasional

Kasus Suap DPRD Jatim, KPK Geledah Sejumlah Kantor Dinas

Headline

Dinilai Lemahkan Pemberantasan Korupsi, KPK Tolak Revisi UU KPK

Headline

Update Data Corona (15/10/2021) Jumlah Pasien Positif 4.233.014 Orang dan Meninggal 142.889 Orang

Headline

Menko Ekuin Airlangga, di larang merangkap jadi Ketua Umum Partai

Nasional

Perda Urbanisasi Untuk Solusi Pengendalian Kepadatan Penduduk di Jakarta