Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan ikut memperjuangkan pembentukan Propinsi Papua Barat Daya. Saat ini, pihaknya tengah mengkaji ulang semua dokumen terkait rencana pemekaran wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Yusril saat menanggapi pertanyaan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam sebuah pertemuan bersama tokoh masyarakat setempat di Sorong, Papua Barat pada Minggu (11/3/2018) kemarin.
Menurut Yusril pemekaran Papua ke dalam beberapa provinsi dengan status otonomi khusus sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. “Dengan terbentuknya provinsi baru, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien mengingat luasnya daerah di Papua,” ujar Yusril.
Yusril membandingkan, Papua New Guinea yang luasnya lebih kecil dibanding Papua, mempunyai 27 provinsi. Sementara, Papua yang merupakan wilayah RI, hanya terdiri atas dua provinsi.
Karena itu, Yusril menyatakan akan mengkaji ulang semua dokumen yang ada terkait pemekaran wilayah itu. Ia ingin membantu mereka melalui lobby dan jalur hukum.
“Tapi sayangnya PBB tidak punya fraksi di DPR RI. Kalau ada, kami akan perjuangkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini agar segera terwujud, sebagaimana PBB mensponsori pembentukan Provinsi Banten, Bangka Belitung dan Kep Riau,” ujar Yusril.
Sebelumnya, Ketua Presidium Josaphat Kambu mempertanyakan janji pemerintah pusat sejak era Pemerintahan Megawati untuk membentuk provinsi baru di Papua. Namun, sampai saat ini janjinya belum diwujudkan.
“Rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah rencana yang paling sempurna dalam pemekaran Papua,” tutur Josaphat Kambu.
Josephat mengungkapkan, persetujuan dari gubernur dan DPR Provinsi sudah lama diterbitkan, demikian pula rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Satu kota, yaitu Sorong, dan enam kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Kabupaten Tambraw, akan menyatu dalam Provinsi Papua Barat Daya.
Padahal, gagasan pembentukan beberapa provinsi di Papua telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie tahun 1999. Tapi, yang terbentuk hingga saat ini hanya Provinsi Papua Barat. Sementara yang lain masih tertunda, bahkan tertinggal dengan provinsi baru di daerah lain, seperti Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. [ ]
