Home / Headline / Hukum / Top News

Senin, 2 Agustus 2021 - 19:35 WIB

Koalisi Untuk Keadilan Hukum Muak Dengan Diskon Hukuman Koruptor

NasionalPos.com, Jakarta – Sejumlah aktivis serta masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Untuk Keadilan Hukum menyatakan muak dengan fenomena pengurangan diskon masa hukuman koruptor. Untuk itu, mereka bertekad untuk mengawasi penegakan hukum dan mengungkap kasus-kasus lama yang diduga diatur mafia dan kekuasaan.

Koalisi Untuk Keadilan Hukum dibentuk oleh sejumlah unsur, di antaranya Fuad Adnan dari Rumah Perkara, Suhardin Mansyur dari Lembaga Advokat Muda Indonesia (LAMI), Damai Mendrofa dari Forum Rakyat Sumut, Megel Jekson dari Pusat Kajian Keuangan Negara, Mira Chrisnanda dari Solidaritas Perempuan Jakarta, dan Bonar Manurung dari Forum Bisnis Bogor Tengah

Koordinator Koalisi Untuk Keadilan Hukum, Fuad Adnan saat deklarasi Koalisi Untuk Keadilan Hukum menyatakan pembentukan koalisi tersebut sebagai bentuk komitmen mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Juga  Tolak Uji Materi, MK Putuskan Pansus KPK Tetap Berjalan

“Deklarasi gerakan untuk merespons fenomena pengurangan diskon masa hukuman koruptor. Deklarasi ini sebagai upaya menguatkan kembali konsolidasi aktivis untuk mengawasi penegak hukum dan lembaga peradilan. Kami muak dan marah dengan fenomena diskon masa hukuman ini. Koalisi ini bentuk komitmen kami mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan menjadi negara kekuasaan (matchstaat),” kata Koordinator Koalisi Untuk Keadilan Hukum, Fuad Adnan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8/2021).

Menurutnya, koalisi ini juga berkomitmen mendorong tegaknya keadilan bagi kalangan bawah. Hukum, kata dia, tidak boleh jadi alat penguasa untuk menindas kalangan yang lemah.

Baca Juga  Airlangga Tunjuk Plt Ketua Golkar DKI Gantikan Fayakhun Tersangka Bakamla

“Konstitusi UUD 1945 menjamin perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi setiap warga negara. Hukum tidak boleh tajam ke atas, namun tumpul ke bawah,” jelas Aktivis 98 ini.

Lebih lanjut Fuad menyatakan, koalisinya juga akan mendorong pengungkapan kasus-kasus hukum lama yang pernah terjadi dan kental dengan ketidakadilan. Menurut Fuad, banyak pihak yang merasa penegakan hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan dan ditengarai sudah diatur mafia hukum dan penguasa.

“Kami mendorong sejumlah pihak yang menjadi korban mafia hukum dan kepentingan penguasa untuk bicara atau speak up di ruang publik,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Presiden Prancis Sebut PM Australia Pembohong

Headline

Update Data Corona (6/12/2020) Jumlah Pasien Positif 575.796 Orang dan Meninggal 17.740 Orang

Top News

Kotjo Dituntut 4 Tahun Penjara Terkait Suap PLTU Riau 1

Headline

Trump Presiden Pertama Yang Rasis, Ujar Calon AS Joe Biden

Top News

Fredrich Yunadi akhirnya Divonis 7 Tahun Penjara

Headline

Ini Fatwa MUI Soal Paramedis Tangani Pasien Corona Boleh Sholat Tanpa Wudhu

Headline

Update Corona (7/4/2020) Jumlah Pasien 2.738 Orang Dan Meninggal Menjadi 221 Orang

Headline

Inilah Negara Dengan Jumlah Kesembuhan Corona Tertinggi