Home / Nasional / Top News

Jumat, 28 April 2017 - 17:38 WIB

KPK akan Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam Jika Diminta Pengadilan

Jakarta,NasionalPos –  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyatakan, KPK tetap tidak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani di KPK. Kecuali jika ada perintah pengadilan untuk membukanya.

“KPK tidak bisa membuka rekaman atau bukti-bukti sepanjang proses hukum (sidang KTP-el) ini sedang berjalan. Kecuali memang ada perintah pengadilan,” ujar dia di kantor KPK, Jumat (28/4),seperti dilansir republika.

Febri mengatakan, hal itu bukan berarti KPK adalah lembaga yang antipengawasan. Ini ditunjukan dengan kehadiran pimpinan KPK di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR. “Kita menerima masukan dari sejumlah pihak di anggota DPR dan kita menerima masukan dari masyarakat,” ungkap dia.

Baca Juga  Selandia Baru Bikin Seragam Hijab Polwan

KPK pun sudah mengetahui informasi terkait pengajuan hak angket yang telah diketok palu oleh salah satu pimpinan DPR, yakni Fahri Hamzah pada Jumat (28/4). KPK akan mengkaji terlebih dulu keputusan tersebut. KPK masih ingin melihat apakah hak angket itu disetujui seluruh anggota DPR yang hadir atau minimal setengahnya.

“Undang-undang mensyaratkan demikian. Kami akan pertimbangkan itu lebih lanjut. Karena kita juga melihat dan mendengar bahwa ada penolakan dari sejumlah fraksi dan ada fraksi-fraksi yang WO (walk out),” ujar dia.

Menurut Febri, awal pengajuan hak angket itu sendiri berkaitan ketika penyidik KPK Novel Baswedan memberi kesaksian pada sidang KTP-el beberapa waktu lalu. Saat itu, Novel menyebut sejumlah nama dari komisi III DPR yang mengintervensi pengusutan kasus KTP-el.

Baca Juga  DPR : Serahkan Sepenuhnya Pencairan dan Penyaluran BLT Kepada Pemda

“Nama yang disebutkan tersebut keberatan dan bahkan meminta rekaman (pemeriksaan Miryam) itu dibuka,” kata dia.

KPK berharap, menjelang masa reses DPR pada 17 Mei nanti, fraksi-fraksi yang punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dapat menunjukan sikap yang jelas sehingga tidak mengajukan hak angket. KPK tentu akan menghargai fraksi tersebut.

Sebab, jika hak angket masuk ke ranah hukum, berisiko mengintervensi proses hukum tersebut. Dampaknya pun tidak akan baik bagi upaya pemberantasan korupsi. “Apalagi kita tahu sekarang sedang ada penyidikan dan persidangan untuk kasus KTP-el,” ujar dia.[]

 

Share :

Baca Juga

Headline

Update Corona (12/6/2020) Jumlah Pasien Positif 36.406 Orang Dan Meninggal Menjadi 2.048 Orang

Megapolitan

Tiga Raperda akan dibahas di DPRD DKI Jakarta

Headline

AJI Catat Sepanjang 2020 Kepolisian Teratas Dalam Kasus Kekerasan Jurnalis

Headline

Sofyan Djalil Mengaku Ada Pegawai BPN Yang Jadi Mafia Tanah

Politik

Salah Satu Pendiri PKS Jadi Caleg PDIP

Politik

Koarmada I Siap Amankan & Sukseskan Pemilu Serentak 2019

Top News

Polisi Usut Honor Bupati Jember Dari Pemakaman Covid-19

Nasional

Ketum KONI DKI Jumpa Gubernur, Djarot Anulir Putusan Ratiyono