Home / Top News

Rabu, 31 Januari 2018 - 09:46 WIB

KPK Bidik Sejumlah Anggota DPRD Sumut

Nasionalpos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2020. Hal itu terkait pengembangan perkara kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Diduga Gatot menyuap para anggota dewan agar menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Gatot juga menyuap anggota dewan terkait pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota dewan pada 2015.

Baca Juga  Aksi Mahasiswa Merebak dan Rusuh di Papua, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri

“Kami menduga aliran dana dalam kasus suap tersebut baik terkait peristiwa pertanggung jawaban gubernur pada saat itu, ataupun pengesahan APBD di beberapa tahun itu, diindikasikan mengalir juga pada sejumlah pihak lain, khususnya di sini beberapa anggota DPRD itu yang sedang kita dalami lebih lanjut,” papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurutnya, penyelidikan baru ini dilakukan setelah KPK mencermati fakta yang muncul dari persidangan Gatot.

Dengan begitu, jika ada bukti yang cukup, tentu KPK akan menjerat anggota DPRD Sumut yang diduga menerima suap.

Baca Juga  PDIP Anggap Tak Perlu, Jubir Wapres Ralat Rencana Pertemuan Dengan HRS

Untuk itu, KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat pihak yang terlibat.

Hingga saat ini, KPK telah memproses 13 anggota DPRD Sumut. Maing-masing, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, serta mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap, dan Parluhutan Siregar

Kemudian, Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein, dan Sigit Pramono Asri. ( )

Share :

Baca Juga

Headline

Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Youtuber M. Kece Diproses Bareskrim Polri

Ekonomi

Pemerintah Khawatir Tingginya Potensi Transaksi Mata Uang Virtual

Headline

Jika Tak Mundur Dari KPK, MAKI Akan Laporkan Lili ke Kejagung

Headline

Mensos Akhirnya Serahkan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kepada Pemda Untuk Distribusi Bansos

Ekonomi

Blak-Blakan Pengusaha Hanya Bisa Bertahan Hingga Juni 2020

Headline

Haris Azhar Disomasi Luhut Soal Bisnis Tambag di Papua

Headline

Mega Lelah Pecat Kadernya Yang Tak Loyal

Headline

Diduga Menipu, Mendag Agus Dilaporkan ke Bareskrim Polri