Home / Headline / Hukum / Nasional / Top News

Selasa, 17 September 2019 - 21:08 WIB

KPK Bisa Menyadap Jika Ada Izin Dewan Pengawas

Nasionalpos.com, Jakarta – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk penyadapan. Hal itu diatur dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan, revisi UU KPK itu mengesahkan eksistensi keberadaan Dewan Pengawas KPK. “Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,” jelasnya di DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga  Para Pengusaha Belum Bisa Menyerap Peserta Kartu Prakerja

Lebih lanjut Yasonna menerangkan, dalam Pasal 37B, Dewan Pengawas KPK berwenang untuk memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK. Bahkan, Dewan Pengawas bisa mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.

Adapun keberadaan Dewan Pengawas akan melebur dalam KPK dan bukan berbentuk sebagai lembaga nonstruktural. “Badan Pengawas ini bukan eksternal, beda dengan Komjak, Kompolnas. dia internal, di dalam, menjadi bagian daripada KPK. Inspektoratnyalah,” terang Yasonna.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Para anggota Dewan Pengawas ini dipilih dan diangkat oleh presiden.

Baca Juga  Ini Para Miliuner Yang Bantu Biden Menangkan Pilpres AS

“Kenapa presiden? ini kan bagian dari eksekutif, bagian daripada pemerintah. maka domainnya itu, ingat ya, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia,” katanya.

Wewenang lain dari Dewan Pengawas KPK adalah terkait kewenangan penyadapan oleh KPK. Dalam hal ini, KPK hanya dapat menyadap setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas yang diberikan paling lambat 1×24 jam. (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Gayus : Covid-19 Lahirkan Budaya Baru di Kampus

Megapolitan

A.Syamsul Zakaria : Senator Pilihan Independen Warga di Pemilu 2019

Headline

Kasal : Rasa Hormat dan Bangga Kepada KRI Nanggala 402 Tak Akan Lekang Oleh Waktu

Headline

PKS Desak Aparat Tangkap Pelaku Perusakan Musala di Minahasa

Headline

China Penjarakan Pastor Yang Dituduh Makar

Headline

AHY Sebut KLB Demokrat di Sumut Ilegal

Megapolitan

Wagub : Pemprov akan Cabut Ijin Usaha 30 Tempat Hiburan Nakal

Headline

Menkes Copot Dirjen P2P