Home / Top News

Rabu, 17 Januari 2018 - 21:11 WIB

KPK : Pejabat Baru Dilantik Jokowi Harus Lapor Kekayaan

Nasionalpos.com, Jakarta – Seluruh pejabat baru yang dilantik Presiden Jokowi harus segera melaporkan harta kekayaannya untuk dituangkan dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan pelaporan harta kekayaan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

“Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seluruh penyelenggaran negara yang baru menduduki jabatan wajib melaporkan kekayaannya melalui LHKPN,” jelas Febri di Jakarta, Rabu (17/1).

Seperti diketahui, hari ini Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara. Mereka yang baru dilantik adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar.

Baca Juga  China dan Korea Selatan Klaim Penurunan Jumlah Korban Virus Corona

Menurut Febri, bila para pejabat baru itu sudah pernah melaporkan harta kekayaannya, maka mereka akan mengisi lembar pembaruan total hartanya saat ini. Dan, pelaporan harta kekayaan  para pejabat negara sebagai bentuk transparansi publik.

Untuk diketahui, Agum tercatat terakhir melaporkan hartanya pada 25 Februari 2008 selaku mantan menteri dengan kekayaan sejumlah Rp26,8 miliar.

Idrus terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Desember 2009 saat baru menjadi anggota DPR 2009-2014 dengan harta sebesar Rp9,5 miliar dan US$40.000. Namun, sejak tidak menjabat sebagai anggota DPR, Idrus belum pernah melaporkan kembali kekayaannya.

Baca Juga  IMF : Saat Ini Krisis Ekonomi Global Lebih Buruk Dibandingkan 2008

Sedangkan Moeldoko terakhir melaporkan hartanya pada 16 Agustus 2013, saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Harta kekayaan Moeldoko tercatat mencapai Rp28.712.301.249 atau Rp28,7 miliar.Namun, saat menjabat sebagai Panglima TNI maupun selepas menjabat, Moeldoko belum pernah melaporkan LHKPN.

Sementara Yuyu terakhir melaporkan hartanya pada 2016 saat menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I. Hartanya sebesarr Rp4.413.571.474 dan US$43.580. Namun, Yuyu tak melapor LHKPN saat menjadi Wakil KSAU. ( )

Share :

Baca Juga

Megapolitan

15 Negara Pantau Pilkada DKI Jakarta 2017

Headline

KNPI Akhirnya Polisikan Abu Janda Terkait Cuitan Bernuansa SARA

Headline

Pejabat Bidang Pers Gedung Putih Mundur Diduga Ancam Jurnalis

Headline

Update Data Corona (13/10/2021) Jumlah Pasien Positif 4.231.046 Orang dan Meninggal 142.811 Orang

Headline

Kinerja Dipertanyakan, TACB Harus Dievaluasi

Headline

Akibat Corona di AS, Sebanyak 1.480 Orang Meninggal Dalam Sehari

Ekonomi

Penghapusan Izin Impor Bawang Putih Dinilai Tidak Efektif

Headline

Iran Rusuh, Ratusan Bank dan Kantor Pemerintah Dibakar