NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi program fiktif, pemborosan uang negara dan konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp20 triliun.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan ada sejumlah temuan KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut. Pertama adalah proses pendaftaran. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan dipadukan dengan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.
Namun faktanya, hanya Sebagian kecil yang mendaftar secara daring. Sementara, mayoritas pendaftar bukan target. “Faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar,” ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis (18/6/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK juga menemukan soal penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar itu sangat boros atau tidak efisien.
“Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya,” jelas Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan.
Temuan kedua, soal kemitraan dengan platform digital. KPK menemukan, kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, ada 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan.
Ada pun 8 platform digital yang merupakan mitra, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
“Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” terang Alex.
Temuan ketiga, yakni soal materi pelatihan. KPK menemukan kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Sebab, pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).
Parahnya, materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org.
Temuan terakhir, pelaksanaan program. KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Alex menjelaskan, ada dua faktor alasan mengapa KPK menemukan program pelatihan berpotensi fiktif. Pertama, lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.
Diketahui, Program Kartu Prakerja yang bermitra dengan startup untuk mengatasi dampak Covid-19 ini diluncurkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 20 Maret lalu. Selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona (Covid-19) juga dapat mendaftar. Ada sekitar 5,6 juta masyarakat yang akan menerima manfaat Kartu Prakerja.
Untuk itu, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta.
Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.
Namun, program ini sempat menuai kritik dari masyarakat karena ada konflik kepentingan. Sebab, program itu menjadikan Ruangguru sebagai mitra, di mana CEO Ruangguru tak lain adalah Adamas Belva Syah Devara yang merupakan stafsus Presiden Jokowi. Namun, belakangan Belva akhirnya mengundurkan diri dari posisi Stafsus Presiden. (*)
