KPK Tetapkan Mantan Dirjen Kemendagri dan Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka

- Editor

Kamis, 27 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantan Korupsi (KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto dan Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.

Selain dia, KPK juga menetapkan tersangka lain, yakni dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur Akbar.

“Dengan dilakukannya pengumpulan dari berbagai informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kolaka Timur yang menjerat Bupati Andi Merya Nur.

Dalam konstruksi perkara, sekitar Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Atas dasar itu, Laode mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di kantor Kemendagri.

Baca Juga :   Bebaskan Pulau Sumbawa dari Rabies, Kementan Kukuhkan Kader Siaga Rabies

Andi Merya mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp350 miliar dan meminta Ardian agar mengawal dan mendukung proses pengajuannya.

“Tersangka MAN [Mochamad Ardian Noervianto] diduga meminta adanya pemberian kompensasi atas peran yang dilakukannya dengan meminta sejumlah uang yaitu 3 persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman,” kata Karyoto.

“Tersangka AMN [Andi Merya Nur] memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp2 miliar ke rekening bank milik tersangka LMSA [Laode M. Syukur Akbar],” lanjut dia.

Dari jumlah itu, diduga dilakukan pembagian di mana Ardian menerima dalam bentuk mata uang dollar Singapura sebesar Sin$131.000 atau setara dengan Rp1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah pribadinya di Jakarta dan Laode menerima Rp500 juta.

“Atas penerimaan uang oleh tersangka MAN, permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan disetujui dengan adanya bubuhan paraf tersangka MAN pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan,” imbuhnya.

Baca Juga :   Kejahatan Siber Bakal Meningkat di 2023

“KPK menduga tersangka MAN juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak terkait permohonan pinjaman dana PEN dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” kata Karyoto.

Atas perbuatannya, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Andi Merya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Tim penyidik langsung menahan Laode selama 20 hari terhitung sejak hari ini sampai 15 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur. Sementara Andi Merya sedang menjalani proses hukum kasus lain.

Namun, KPK belum menahan Ardian karena tidak menghadiri pemeriksaan. “KPK menerima konfirmasi dari tersangka MAN yang menyatakan berhalangan hadir dengan alasan sakit dan KPK mengimbau agar yang bersangkutan hadir kembali sesuai dengan jadwal pemanggilan berikutnya oleh tim penyidik,” jelas Karyoto. (*)

 

Berita Terkait

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur
Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora
KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur
Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Senin, 19 Februari 2024 - 19:26 WIB

Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 17 Februari 2024 - 19:25 WIB

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:37 WIB

Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur

Selasa, 13 Februari 2024 - 21:04 WIB

Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:36 WIB

KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

Jumat, 2 Februari 2024 - 19:23 WIB

Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi

Kamis, 1 Februari 2024 - 23:45 WIB

KPK Buka Penyidikan Baru Korupsi Telkom Group

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB