Home / Politik

Rabu, 15 Mei 2019 - 21:50 WIB

KPU Akan di Laporkan ke Mahkamah Internasional

Nasionalpos.com,Jakarta — KPU tampaknya bakal berurusan serius dengan Mahkamah Internasional terkait kacau balaunya pelaksanaan Pemilu 2019.

Dugaan kecurangan Pilpres 2019 dan misteri meninggalnya ratusan anggota KPPS menjadi bahan LPKAN untuk dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Pasalnya, selain kriminal dan pidana, kedua kasus tersebut boleh dibilang merupakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

LPKAN adalah singkatan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara. Pembina LPKAN, Wibisono menuturkan, Pemilu 2019 adalah pemilihan umum paling buruk pasca reformasi.

“Maka dari itu, kejahatan demokrasi dan kecurangan Pemilu 2019 ini akan kami laporkan kepada tiga Mahkamah Internasional,” kata Wibisono saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat,Rabu (15/5/2019).

Baca Juga  Din Tegaskan Tawaran Wamendikbud Rendahkan Muhammadiyah

Diketahui, KPU mencatat anggota KPPS yang meninggal dunia berjumlah 440 orang. Sementara Bawaslu mencatat ada 92 orang panitia pengawas pemilu yang meninggal dan Polri mencatat ada 22 anggotanya yang tewas.

Dia menuturkan, laporannya ini akan dilayangkan ke tiga mahkamah internasional di antaranya International Criminal Court (ICC), International of Human Right Commission (IHRC) dan International Commision of Jurist (ICJ).

Wibisono mengungkapkan, laporan ini semata hanya ingin memperbaiki perjalanan demokrasi di Indonesia yang telah tercoreng di Pemilu 2019. Ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia menurutnya bukan persoalan biasa melainkan sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang brutal.

Baca Juga  Fordim Jakarta : Tangkap dan Adili Dalang Pembagian Sembako PilGub DKI Jakarta

“Penyelenggara pemilu telah lalai, ini jelas tidak wajar. Apalagi nama-nama yang meninggal tidak diumumkan ke publik,” tegasnya.

Demokrasi sejatinya memiliki nilai kemanusiaan dan juga demokrasi tidak pernah mencabut nyawa manusia. Kelalaian KPU membawa dampak hukum serius bagi para komisionernya. Penyelenggara pemilu mestinya memegang kuat-kuat prinsip HAM yakni supreme of human rights. Prinsip ini, dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun, bahkan saat negara dalam keadaan darurat,pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Politik

Johan Tegaskan Sikap Luhut Tak Wakili Jokowi

Headline

Demokrat Ingatkan Janji Presisi Kapolri Terkait Aksi Polisi Banting Mahasiswa

Headline

Pancasila Tak Boleh Diusik Tegas Purnawirawan TNI Saat Bertemu Presiden

Headline

Tangisku Untuk Polisi

Nasional

Tumbuhkan dan Massifkan Demokrasi di Pedesaan Untuk Kemenangan Prabowo-Sandi

Politik

TNI Akan Dilibatkan Dalam Penanggulangan Terorisme

Headline

Muktamar PBB Refleksi Kegagalan Politik Akal Sehat

Headline

Pasca Bubarkan FPI, Kini Menkopolhukam Tak Masalah Pendirian FPI