Home / Nasional / Politik / Top News

Rabu, 17 Januari 2018 - 20:30 WIB

KPU Jalankan Putusan MK Tanpa Ubah Jadwal Penetapan Parpol

Nasionalpos.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk verifikasi partai politik (parpol). Tugas verifikasi itu dilaksanakan tanpa mengubah jadwal penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

“Tentu saja KPU tentu akan melaksakan putusan MK itu. Karena kami sudah punya jadwalnya, maka penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 tidak berubah, yakni pada 17 Februari atau 14 bulan sebelum Pemilu dilaksanakan pada 17 April 2019. Sebab, jadwal ini sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Jakarta, Kamis (17/1/2018).

Sebelumnya MK memerintahkan KPU untuk memverifikasi semua partai politik secara adil, baik itu partai lama maupun partai baru.

Baca Juga  Trump Sebut Pembohong Mantan Penasehat Yang Bongkar Boroknya

Pramono melanjutkan, KPU juga akan melaksanakan putusan MK tanpa meminta anggaran tambahan kepada pemerintah.

“Kita mencari cara itu dilakukan tanpa ada konsekuensi anggaran apa pun,” kata Pramono.

KPU sempat meminta anggaran tambahan sebesar Rp68 miliar karena harus melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik. Bukan hanya partai politik baru saja.

Sebelumnya, Pramono mengatakan, KPU bakal menjalankan verifikasi dengan dua metode melalui PKPU yang akan direvisi.

Pertama, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Kedua, mencocokkan dokumen dengan yang ada di lapangan.

Dua jenis metode itu merupakan hasil dari tafsiran KPU mengenai tahap verifikasi yang tercantum dalam Pasal 174 dan 178 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga  Hari Perdana, Anies-Sandi Berkantor di Balai kota

“Saya enggak menyebut (sebagai) verifikasi faktual lho ya,” kata Pramono.

Diketahui tahap verifikasi faktual yang selama ini dilakukan berupa pengecekkan kesesuaian dokumen dengan kondisi fisik pengurus, rekening bank, dan alamat kantor partai politik. Dengan kata lain, pengecekkan ke lapangan.

MK, melalui amar putusan nomor 53/PUU-XV/2017, memandatkan KPU untuk menyeleksi semua partai politik calon peserta pemilu 2019.

Komisi II DPR menganggap tahapan verifikasi faktual tidak perlu dilaksanakan. Mereka berasumsi demikian karena Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak pernah menyebut verifikasi faktual sebagai salah satu tahap seleksi. ()

Share :

Baca Juga

Headline

Update Data Corona (26/10/2021) Jumlah Pasien Positif 4.241.090 Orang dan Meninggal 143.270 Orang

Megapolitan

Sandi Persilahkan Rumah Dinasnya untuk Pengajian dan Kebaktian

Headline

GL-Pro 08 : Jangan “Lebay” Merespon Revitalisasi Monas

Megapolitan

Agung Podomoro Klaim Pulau G Berjarak 75 Meter dari Pipa Gas

Headline

KPK Periksa Adik Ihsan Anggota DPR PDIP Terkait kasus Bansos

Headline

Tim Komnas HAM Periksa Anggota Polda Metro Jaya

Headline

KAMI Siap Sampaikan 8 Tuntutan Kepada Pemerintah

Headline

Yasonna Pastikan Ada Kesalahan Sistem Imigrasi Terkait Keberadaan Harun Masiku