Home / Ekonomi / Megapolitan / Top News

Jumat, 12 Januari 2018 - 18:54 WIB

KSPI Ingatkan Anies – Sandi Agar Kartu Pekerja Efektif

Nasionalpos.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar program Kartu Pekerja dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di kalangan buruh.

Hal itu dikatakan Said Iqbal, Presiden KSPI menyikapi peluncuran program Kartu Pekerja oleh Pemprov DKI jakarta. “KSPI sangat setuju dengan program gubernur dan wagub DKI yg berorientasi kepada kesejahteraan tersebut, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan dan aturan kebijakan nya harus tetap di kritisi dan di perbaiki secara bertahap,” ujar Iqbal melalui siaran persnya yang diterima Nasionalpos.com, Jumat (12/1/2018).

Said menyatakanburuh menyambut baik keseriusan pemprov DKI untuk mensejahterakan kaum buruh tetapi implementasi dari program tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah konflik horisontal di kalangan buruh serta hanya sekedar program pencitraan.

Untuk tahap pertama penerima kartu pekerja adalah pekerja penerima upah minimum (UMP) yang menurut definisi UU no 13/2003 adalah pekerja yang bermasa kerja kurang 1 tahun dan baru pertama kali masuk kerja setelah lulus sekolah.

Pertanyaannya adalah apakah semua pekerja yang bermasa kerja di atas 1 tahun seperti ada yang bekerja 5,7,10,30 tahun yang tetap menerima UMP juga akan menerima kartu pekerja? karena faktanya jumlah penerima kartu pekerja tersebut saat peluncuran hanya sekitar 35 ribu orang pekerja. Padahal kalau memakai definisi pekerja penerima UMP seperti yang KSPI sebutkan di atas maka jumlah penerima kartu pekerja adalah sekitar lebih 500 ribuan orang pekerja.

Baca Juga  Muhammadiyah : Pemerintah Harus Terbuka Soal New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Maka akibat teknisnya di lapangan akan terjadi konflik horisontal dan akhirnya terkesan pencitraan saja. Atau hanya sekedar sudah memenuhi janji kampanyenya kepada buruh tapi sesungguhnya hanya basa basi.

Pertanyaan berikutnya, berapa dana anggaran untuk program ini? pasti dana APBD DKI hanya terbatas dengan jumlah penerima kartu pekerja juga akan terbatas. Padahal yang dibutuhkan adalah sejumlah dana APBD DKI yang dapat dibayarkan untuk sekitar 500 ribuan pekerja penerima UMP yang kira kira anggarannya triliunan rupiah sehingga pasti APBD DKI tidak cukup.

Akhirnya, program ini akan jalan sekedarnya dan tidak akan tepat sasaran serta tidak akan meningkatkan kesejahteraan buruh DKI. selanjutnya, apakah kartu ini juga berhak didapatkan pekerja yang ber-ktp DKI tapi bekerja di luar DKI?..

Baca Juga  Djarot Melantik Yani Wahyu Purwoko Menjadi KasatPol PP

Karena itu, jangan sampai program yang baik ini, ujung ujungnya hanya mensubsidi perusahaan menengah atas dan multi nasional dengan menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat, karena perusahaan menengah atas inilah yang banyak mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing dengan masa kerja di atas 1 tahun yang menerima UMP. Makanya, bisa jadi program kartu pekerja tidak akan sesuai harapan buruh dan menyimpang dari visi misi gubernur dan wakil gubernur DKI dalam janji kampanyenya.

“Kami tetap berharap, selain meluncurkan program kartu pekerja, gubernur DKI tetap mempertimbangkan agar UMP DKI tidak lebih rendah dari UMK Karawang dan Bekasi dan mohon kiranya gubernur DKI segera memutuskan nilai upah minimum sektoral (UMSP) sesuai harapan buruh agar daya beli masyarakat DKI meningkat di tengah harga beras, listrik,BBM,dan lainnya yang melambung tinggi,” pungkas Said. ()

Share :

Baca Juga

Ekonomi

BI Catat Awal Maret 2021 ALiran Dana Asing Keluar Rp400 Miliar

Headline

NasDem : Tiga Nama Gubernur Menonjol Dalam Penanganan Covid-19

Megapolitan

Tangani Polusi Udara,Dinas LH Provinsi DKI Jakarta, Gandeng Lembaga dari Amerika Serikat

Headline

Jika RUU HIP Dilanjutkan, Jakarta Utara Bergerak Akan Kembali Aksi Massa

Headline

Terkait Suap Meikarta, Mantan Presdir Lippo Cikarang Divois 2 Tahun Penjara

Ekonomi

Jokowi : Indonesia Butuh “Payung” Hadapi Resesi Ekonomi

Headline

JPU Tuntut Irjen (Pol) Napoleon 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Djoko Tjandra

Headline

Dewas KPK Akan Sidang Etik Lili Pintauli Terkait Korupsi Walikota Tanjungbalai